Panduan untuk penguasa Muslim

Panduan untuk penguasa Muslim

Kewajiban penguasa Muslim (pemerintah Islam) terhadap agama dan rakyat.

Pada garis besarnya kewajiban penguasa Muslim hanya dua, yaitu :

1. menegakkan agama Islam.

2. B. mengatur urusan negara dalam batas hukum agama (Islam).

Rincian kewajiban penguasa Muslim mencakupi :

# Menyembah Allah.

# Menunaikan ketaatan kepada Allah (QS Baiyinah 98:5, Naml 27:42, 44, Nazi’aat 79:17-19).

= Kepada kepala-kepala negara sekitar jazirah Arab, Nabi Muhammad menyampaikan seruan tertulis “Sesungguhnya saya menyerukan padamu dengan seruan Islam. Islamlah, agar engkau selamat” (M.Natsir : “Fiqhud-Da’wah”, 1984:283).

# Menegakkan agama Allah (kalimat Allah).

# Menegakkan agama (Islam). Menegakkan kebenaran.

# Memelihara, menjaga persatuan, kesatuan (QS Syuraa 42:13, Ali ‘Imran 3:103).

# Berlaku adil.

# Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.

# Menjamin keadilan.

# Tidak berlaku aniaya (zalim).

# Menghentikan kezaliman.

# Menghancurkan kesewenang-wenangan (QS Hadid 57:25, Nisaa 4:135, Nahl 16:90).

= “Akan dipanggil (diperiksa) hakim yang adil di hari kiamat, lalu ia bertgemu kesusahan perhitungan yang menyebabkan ia bercita-cita : alangkah baiknya kalau tidak menghukum seumur hidupnya antara dua orang” (HR Ibnu Hibban dari ‘Aisyah).

= “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak di sisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada amereka” (HR Muslim dari Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash).

= Pernah terjadi bahwa Umar bertengkar dengan Ubai bin ka’ab karena suatu masalah dan mereka pun pergi untuk meminta peradilan dari Zaid bin Tsabit. Ketika keduanya sudah ada dihadapannya, Zaid berdiri dari tempatnya dan hendak menyilakan Umar duduk di tempatnya, namun Umar menolak dan dia duduk bersama lawannya, yakni Ubai bin Ka’ab. Setelah itu Ubai membacakan tuduhannya yang ditolak oleh Umar. Sesuai dengan yang dituntut oleh undang-undang, maka Zaid – sebagai hakim – seharusnya meminta Umar agar bersumpah, namun ia ragu-ragu, sehingga akhirnya Umar telah bersumpah dengan sendirinya, dan setelah itu ia mengumumkan bahwa Zaid tidak pantas untuk duduk dalam jabatannya itu sebagai hakim, sebab ia tidak menyamakan kedudukan Umar dengan kedudukan seorang dari kaum awam Muslimin (Abul A’la al-Maududi : “Khilafah dan Kerajaan”, 1984:125).

# Tidak memutuskan hukum ketika marah.

# Memutuskan hukum menurut lahirnya.

= “Sesungguhnya saya seorang manusia biasa, dan kamu mengadukan perkara kepadaku, mungkin salah seorang di antara kamu lebih pandai menjelaskan hujjah dakwaannya dari yang lain, sehingga saya putuskan baginya sebagaimana keterangannya yang saya dengar” (HR Bukhari, Muslim dari Ummi Salamah).

# Menghukum menurut yang diturunkan Allah (QS Maidah 5:48).

# Menghukum antara amanusia dengan yang benar dan tiada boleh mengikuti hawa nafsu (QS Shad 38:26).

# Memeriksa tentang kebenaran perkataan orang fasik (tidak dibenarkan saja), kalau akan memutuskan suatu perkara (QS Hujurat 49:6).

# Memelihara, menunaikan amanah (QS Nisaa 4:58).

= “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempertaruhkannya kepada engkau dan janganlah engkau mengkhianatinya orang yang mengkhianati engkau” (HR Ashhabus Sunan).

# Tidak menipu rakyat.

= “Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat, kemudian ia mati, sedang ia menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya sorga” (HR Bukhari, Muslim dari Abu Ya’la (Ma’qil bin Yasar).

# Menegakkan sistim kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.

# Melaksanakan urusan negara berdasarkan undang-undang Islam.

# Memimpin masyarakat/ummat mengabdikan diri kepada Allah.

# Memelihara kesatuan/persatuan ummat/masyarakat.

# Memeratakan kesejahteraan masyarakat/ummat.

# Memberikan kemudahan kepada rakyat untuk menyembah Allah, untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat.

# Menyuruh berbuat baik.

# Menyeru kepada kebajikan.

# Menyuburkan kebaikan atau kebajikan.

# Menyuruh makruf. Menyuruh dengan yang makruf.

# Memerintah segala yang makruf.

# Melarang kejahatan, membasmi kejahatan, kerusakan.

# Mencegah munkar. Melarang yang munkar.

# Membasi kemunkaran.

# Mencegah kemunkaran sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam (QS Haj 21:41, Ali ‘Imran 3:104).

= “Aku tidak mengangkat kamu sebagai petugas atas ummat muhammad saw agar kamu dapat menguasai perasaan dan kepribadian mereka tetapi aku mengangkatmu sebagai pejabat atas mereka untuk mendirikan shalat bersama mereka, mengadili dengan kebenaran di antara mereka dan membagi dengan adil untuk mereka” (Perkataan Sayyidina Umar kepada para petugas yang diutusnya menurut Thabari).

= “Sesungguhnya jika orang-orang melihat orang zhalim berbuat kejam jahat, dan tidak mereka cegah (tahan tangannya), mungkin sudah hampir Allah akan meratakan kepada mereka siksaNya” (HR Abu Daud, Tirmizi, Nasai dari Abu Bakar ash-Shiddiq).

Sayang, lembut, ramah pada rakyat. Tidak memberatkan pada rakyat.

= Sayyidina Umar selalu meminta pertanggungjawaban para pemungut pajaknya dan meminta penjelasan dari mereka serta ketegasan ahwa mereka tidak membebani seseorang peani dengan sesuatu yang tidak dapat dipikulnya (Abul A’la al-Maududi : “Khilafah dan Kerajaan”, 1984:268).

# Tidak ghulul, korupsi.

# Tidak mengkomersialkan jabatan.

= Barangsiapa yang menolong menguruskan hajat seseorang, kemudian ia diberi hadiah dan diterimanya, maka ia telah masuk pintu besar dari pintu-pintu dosa yang besar (Khalid Muhammad Khalid : “kemanusian Muhammad”, 1984:273)

#Tidak mengabaikan hajat, kebutuhan, kepentingan, urusan rakyat/ummat/masyarakat.

# Memperbaiki msyarakat.

# Menjamin kepentingan ummat.

= “Siapa yang diamanati oleh Allah mengatur kepentingan kaum Muslimin, kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingannya dan kebutuhannya pada hari kiamat”.

= Mu’awiyah mengangkat seseorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat) (HR Abu Daud, Tirmizi dari Abu Maryam al-‘Aziy).

# Menasehati rakyat.

# Menasehati aparatur negara agar tidak mengikuti ajakan yang akhlaknya rendah.

= “Tiada seorang amir yang mengawasi urusan kaum Muslimin, kemudian tiada bersungguh-sungguh menasehati dan memperhatikan hajat mereka, melainkan tidak akan masuk sorga bersama mereka” (HR Muslim dari Abu Ya’la (Ma’qil bi Yasar).

# Memberi makan fakir miskin.

# Membelanjai janda dan anak yatim.

= Negara wajib memberi nafkah anak-anak yatim dan perempuan janda yang ditinggalkan oleh suaminya (Prof Dr TM Hashbi ash-Shiddieqy : “Al-Islam” II, 1977:135).

= “Yang terbaik di dalam Islam adalah : memberi makan dan memberi salam terhadap orang yang kau kenal atau tidak kau kenal” (HR Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Aamru bin al-‘Ash).

= “Orang yang usaha membantu kepada janda dan orang miskin bagaikan orang yang tidak pernah berhenti puasa dan bangun shalat malam” (HR Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah).

= “Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan kepada orang miskin” (HR Ahmad).

= Di suatu jalan yang sempit dan sulit dilalui di kota Madinah dan di malam yang gelap, sewaktu beliau meronda seagaimana biasanya, Umar ra mendengar suara rintihan dan ratapan. Spontan ia berjalan menuju tempat itu. Tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang ibu dan di sekitarnya terdapat anak-anak yang masih kecil yang menangis. Ibunya sedang berada di muka tungku/dapur sedang di dapur itu terjerang belanga untuk memasak air. Di dalam peristiwa ini Umar menanyakan keadaannya dan keadaan seluruh anaknya. Sang ibu menjawabnya, bahwa keadaan yang dideritanya adalah sangat menyedihkana dan pekerjaan yang sedang dilakukannya itu hanyalah untuk melalaikan/melengahkan anak-anaknya sehingga tertidur. Demi mendengar jawaban itu maka Umar ra segera kembali membawakan sekarung gandum. Umar ikut menunggu di dapur sampai makanan itu masak untuk diberikan kepada anak-anaknya (Muhammad Ali al-Quthub : “Sepuluh Shahabat Dijamin Ahlik Syurga”, 1982:71).

# Menjaga, memelihara, membela dan menghidupkan ajaran agama (Islam) dalam bentuk yang benar.

# Menjalankan nash-nash yang disepakati ulama (Mujma’ ‘alaihi).

# Memberi keleluasaan, kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah, baik dalam ilmu pengetahuan, maupun yang bersangkutan dengan pekerjaan, baik berupa ibadat atau berupa urusan penghidupan.

= Sesungguhnya aku pertama-tama berpegang dengan Kitab Allah, kemudian dengan Sunnah Rasulullah saw, kemudian dengan hasil ketetapan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali ra, kemudian dengan ketetapan para sahabat lainnya, dan setelah itu aku menggunakan qiyas apabila mereka berbeda pendapat (Perkataan Imam Abu Hanifah kepada Khalifah al-Manshsur).

= Dalam masalah-masalah yang tidak ada kesepakatan pendapat para sahabat di dalamnya, Abu Hanifah selalu memilih pendapat salah seorang dari mereka dan tidak membuat keputusan dengan pendapat yang menyalahi pendapat mereka secara keseluruhan, karena ia kawatir bahwa hal itu akan bertentangan dengan suatu sunnah yang tidak diketahui. Ia berusaha sungguh-sungguh dalam mengeluarkan pendapat untuk selalu mendahulukan yang paling dekat dengan Sunnah Rasul saw (“Khilafah dan Kerajaan”, 1984:314-315).

# Menyiarkan perintah Allah (agama Islam) (QS Hijr 15:94).

# Menyeru orang kepada agama Islam dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik (QS Nahl 16:125).

# Menyeru ahli Kitab (Yahudi, Nasrani) supaya menyembah Allah saja (QS Ali ‘Imran 3:64).

# Memberi pengajaran dengan Qur:an (QS Qaaf 50:45).

# Mempelajari ilmu agama dengan lebih luas (dalam) (QS Taubah 9:122).

# Mengatur pengadilan.

# Melaksanakan (mentanfizkan) hukum secara adil di antara yang bersengketa (berselisih).# Menyelesaikan ishlah antara manusia yang bersengketa.

# Mendamaikan yang bersengketa.

# Memperbaiki hubungan manusia yang bersengketa.

# Mendamaikan (menghilangkan pertengkaran) di antara yang bersengketa (berselisih).

# Mendamaikan antara orang-orang Islam yang berbantah-bantah (berperang-perangan) (QS Hujurat 49:9, 10, Anfal 8:1, Nisaa 4:114).

# Mendirikan had (hukum siksa) sebagai yang dikehendaki Allah.

# Menerapkan, menegakkan hukum Allah (yaitu hukum yang bersangkutan dengan Allah semata-mata, yang batasnya telah Allah tetapkan, seperti hudud (pidana).

# Mengatur kepolisian.

# Menegakkan Badan Hisbah.

# Mengadakan pegawai Hisbah.

= Khalifah Umar ibnul Khaththab mengangkat ‘Abdullah ib ‘Umar menjadi pegawai hisbah di kota Madinah. Urusan hisbah, atau urusan keamanan dan kemajuan pasar (ekonomi) sangat diperhatikan Khalifah Umar. Pernah Umar mencambuk orang yang membebani untanya untuk diangkut ke pasar dengan jumlah yang menyukarkan unta itu membawanya (“Al-Islam”, II, 1977:473).

# Memelihara, menjaga keamanan dalam negeri agar supaya masyarakat/ummat dapat terjamin mengurus kehidupan dan penghidupannya dengan aman, tenteram, bebas dari tipuan dan kekacauan.

= Hisbah bertugas menghilangkan segala kesukaran yang mungkin dihadapi oleh para rakyat yang datang berjualan ke pasar, dan mengusahakan segala rupa usaha yang membawa kepada mudahnya pada rakyat melariskan barang-barangnya di pasar itu (Al-Islam” II, 1977:473).

# Mengatur pertahanan negara.

# Mengatur ketentaraan. Berperang di jalan Allah.

# Memerangi kaum yang menyalahi janji.

# Memerangi orang-orang yang memerangi.

# Memerangi musuh apabila telah sampai kepada batas-batas yang diizinkan oleh agama (Islam) (QS Baqarah 2:190).

# Memerangi orang-orang kafir, sehingga merdeka orang memeluk agama Islam (QS aqarah 2:193, Anfal 8:39).

# Memerangi orang-orang kafir, kecuali jika mereka membayar pajak (QS Taubah 9:29).

# Membunuh orang murtad.

= Barangsiapa yang melawan undang-undang dan aturan negara yang sah atau bergabung (berkomplot) dengan musuh negara, hendaklah dibunuh (“Al-Islam” II, 1977:434).

# Membai’ah pasukan yang akan berperang.

# Menjaga, melindungi negara dari serangan/gangguan musuh.

# Menyediakan kuda laskar (alat pertahanan) di batas negara untuk mempertahankan agama dan negara (# Mempersiapkan perlengkapan kekuatan, pertahanan negara yang mampu menolak/menangkis serangan/gangguan musuh.

# Menyediakan kekuatan (alat senjata, laskar) untuk mempertahankan agama dan negara (QS Anfal 8:60).

# Berdamai dengan orang-orang kafir, bila mereka mau berdamai (QS Anfal 8:61).

# Menyatakan perang dan damai.

# Menyempurnakan (menepati) perjanjian kepada orang-orang kafir tentang perdamaian, bila mereka menepatinya (QS Taubah 9:4).

# Mengadakan hubungan luar negeri.

# Melepaskan orang kafir dari tawanan, bila ia masuk Islam (QS Taubah 9:5).

# Melindungi orang kafir yang datang minta perlindungan, sehingga ia mendengar Qur:an (Pelajaran Islam) (QS Taubah 9:6).

# Berlaaku lurus kepada orang-orang kafir selama mereka berlaku lurus (QS Taubah 9:7).

# Supaya negara menjadi kuat, maka ia harus mempunyai suatu ideologi ideal yang umum sifatnya dapat dijadikan keyakinan masyarakat dan semua bersedia pula amembelanya dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada. Tak ada ideologi yang lebih besar pengaruhnya dalam jiwa manusia dari pada keimanan kepada allah Yang Maha Esa dan tidak bersekutu; kesadaran bahwa hanya Allah yang menguasai diri dan menguasai hati nurani manusia.

Tidak boleh ada suatu perjanjian terhadap orang yang menenang ideologi umum yang menjadi dasar neara, orang-orang yang menentang, yang menyeabkan benih-benih pergolakan peang saudara dan fitnah yang merusak. Negara harus memerangi mereka sampai mereka tunduk, taat, patuh pada peraturan yang berlaku (Muhammad Husain Haekal : “Sejarah Hidup Muhammad”, 1984:583-584).

# Menegakkan dasar demokrasi.

# Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nashnya yang qath’I (yang diyakini) dan tidak pula ada ijma’, terutama hal-hal yang mengenai kenegaraan, seperti peperangan, mengenai politik luar dan dalam negeri.

# Musyawarah (mufakat) untuk urusan negeri (QS Ali ‘Imran 3:159).

= Hal-hal yang dapat dimusyawarahkan meliputi urusan negara (keamanan negara, angkatan perang, perdamaian, dan sebagainya), dan hukum ijtihadiyah yang tidak ada nash atau nashnya tidak jelas. Hal-hal yang tidak penting bagi ummat/masyarakat, tidaklah wajib dimusyawarahkan (DR Abdul Karim Zaidan : “Rakyat Dan Negara Dalam Islam”, 1984:41).

= Kepala negara memiliki kebebasan menentukan pendapat yang dianggapnya baik dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan peang atau ada bahaya besar yang mengancam keselamatan negara (“Rakyat Dan Negara Dalam Islam”, 1984:51, 53).

= Di dalam masalah ijtihadiyah sesudah bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat (ahlul halli wal aqdi), penguasa berhak menguatkan pendapatnya dalam hal yang bersangkutan dengan pemerintahan, seperti politik, negara, keamanan, hukum, pengadilan (H Sulaiman Rasyid : “Fiqih Islam”, 1976:472).

# Mengatur kemakmuran rakyat.

# Mengatur keuangan negara.

# Menyusun Baitulmal (Perbendaharaan Negara).

# Mengatur perniagaan, perdagangan, pertanian dan menurut apa yang diizinkan oleh agama (Islam).

# Menetapkan ukuran pemberian kepada yang berhak menerima dari baitulmal.

# membayar, menyerahkan pemberian kepada yang berhak menerima dari baitulmal.

= Sayyidina Umar telah menjelaskan dalam salah satu pidatonya tentang hak seorang khalifah dalam baitulmal, dengan katanya “Dan sesusnguhnya kedudukan berkenaan dengan harta ini bagai seorang wali anak yatim. Kalau aku tidak membutuhkannya, aku tidak akan membiarkan diriku mengambil sesuatu dari padanya. Tapi bila aku miskin, aku akan makan dari padanya secukupnya” (Khilafah Dan Kerajaan”, 1984:118).

# Membelanjakan harta dengan sederhana.

= “Iqtishad (bewrlaku hemat) dalam bernafakah (berbelanja) separuh penghidupan” (HR al-Khathieb dan al-Baihaqi).

= “Sedikitkanlah hutang supaya engkau hidup merdeka” (HR Ibnul Mundzir).

= Yang tidak mempergunakan modal yang dimilikinya untuk usaha-usaha yang produktif, berarti ia telah menyia-nyiakan modalnya, mebuat kerugian (“Al-Islam” II, 1977:595).

# Memungut zakat, sedekah, jizyah (pajak) sesuai dengan ketentuan syar’I (ajaran Islam).

# Memerangi orang yang mengingkari, menolak menyerahkan zakat, jizyah.

= Agama membolehkan mempergunakan kekuatan untuk mengahalangi yang membuat perlawanan.

Yang murtad, yang tak mau memberikan zakat di masa Abu Bakar diperangi, untuk mencegah rakyat yang bernaung di bawah sesuatu kedaulatan untuk mendurhakai undang-undang yang sah, mempermainkan undang-undang kedaulatan, mengingkari pembayaran pajak yang ditetapkan undang-undang (“Al-Islam” II, 1977:434).

= Yang merasa keberatan tunduk di bawah al-Qur:an, harus ditundukkan dengan kekuatan (perkataan Utsaman bin Affan).

# Tidak mengangkat orang yang sangat ingin dan minta jabatan.

# Mengangkat parat yang saleh.

# memilih aparatur yang saleh.

= “Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang raja, maka diberinya seorang menteri yang jujur, jika lupa diingatkan, dan jika ingat dibantu.

Dan jika Allah menghendaki sebaliknya ari itu, maka Allah memberi padanya menteri yang tidak jujur, hingga jika lupa tidak diingatkan dan jika ingat tidak dibantu” (HR Abu Daud dari ‘Aisyah).

# Melimpahkan dan mempercayakan tugas-tugas negara kepada orang-orang yang terpercaya (jujur, ikhlas) dan ahli (cukup cakap) dalam menyelesaikan, menjalankan, melaksanakan, mengerjakan tugasnya.

# Memberi keleluasaan kepada petugas yang ditunjuk/diangkat untuk mengatur dan bertindak asal tidak bertentangan dengan dasar agama.

= “Barangsiapa memerintah sesuatu urusan ummat, maka ia pun mengangkat seseorang untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan, padahal ia mendapati orang yang lebih baik (ashlah) dari padanya untuk diangkat, maka sungguhlah ia telah mengkhianati Allah dan RasulNya” (HR Hakim).

# Mengamati, menyelidiki, memperhatikan keadaan masyarakat/ummat.

# Menyelesaikan segala urusan/kepentingan masyarakat/ummat.

# Menerima pengaduan masyarakat/ummat.

# Mengamati, memperhatikan kerja aparatur negara.

# Bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat/ummat.

= Para khalifah bertemu dengan rakyatnya bukan saja pada saat-saat terjadinya permusyawaratan, tetapi mereka bertemu bersama sebanyak lima kali sehari dalam setiap shalat jama’ah dan pada hari Jum’at di setiap minggu, juga pada shari raya dan musim-musim haji. Rumah-rumah mereka berada di antara rumah-rumah rakyat banyak atau kaum awam, pintu-pintunya terbuka untuk semua orang tanpa adanya pengawal, sekretaris atau staf pribadi. Mereka itu berjalan-jalan di pasar-pasar tanpa dikawal oleh polisi jalan di jalan-jalan itu untuk membuka jalan agi mereka. Setiap orang memiliki kebebasan penuh untuk menghentikan mereka di mana pun mereka dijumpai, atau menunjukkan kepada mereka kecaman, pertanyaan atau pun meminta pertanggungjawaban (“Khilafah Dan Kerajaan”, 1984:131).

= Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khaththab mengenderai kendaraannya, diiringkan di belakang oleh banyak pengiring. Tiba-tiba terseroboklah seorang perempuan tua (Khaulah binti Tsa’labah) berdiri di tepi jalan. Lalu dimintanya supaya Amiril Mukminin Umar bin Khaththab menghentikan perjalanannya sejenak. Lalu Khalifah Umar pun berhenti dan pengiring yang banyak pun berhenti pula. Maka mulailah perempuan tua itu memberikan beberapa pengajaran dan pesan (Prof Dr Hamka : “Tafsir Al-Azhar”, 1982, XXVIII:27). (Dari berbagai kepustakaan literatur Islam)

6 Persekutuan Negara-Negara Muslim

Katholik mengenal Paus. Syi’ah mengenal Imamah. Sunni mengenal Khilafah. Dalam imaginasi Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam ‘Forum Here We Start’ “Agama (Islam ?) adalah keramahan, kecintaan, kebahagiaan, kemanusiaan, kemajuan, progressif, demokratif, sedangkan kependetaan (Ulama, Mufti, Qadhi, Imam ?0 adalah egoistik, totaliter, reaksioner (Maryam Jameelah : ‘Islam & Modernisme’. Al-Ikhlas, Surabaya, 1982, hal 209).

Dalam bukunya ‘Islam dan Khilafah’ (1985:267-277), Dr Muhammad Dhiya:ad-Din ar-Rais (Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Kairo), mengajukan gagasan lembaga Persekutuan Negara-Negara Muslim sebagai bentuk (mocel) kekhilafahan yaang sesuai dengan masa kini.

Kekhilafahan pada masa modern ini haruslah memiliki bentuk yang dinamis dan seirama dengan kemajuan, baik politik maupun konstitusional yang muncul di masa kini.

Bentuk kekhilafahan modern tidak terpusat pada satu tangan, melainkan berada dalam suatu sistem persatuan, demokratis, bercorak musyawarah dan persekutuan (federasi ?).

Kekhilafahan Islam telah ditegakkan oleh kaum Muslimin semenjak wafatnya Rasulullah saw, saat mereka memilih Abu Bakar Shiddik ra, sebagai pengganti beliau, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan mereka terhadap pengangkatan Umar ibn al-Khaththab ra, sebagai Amirul Mukminin. Selanjutnya kehilafahan ini terus berjalan sepanjang kehidupan ummat Islam, sepanajang lebih dari seribu tigaratus tahun samapi menjelang abad ke-empat belas Hijriyah, saat ia terhapus dari Turki.

Para ulama Islam telah sepakat bahwa khilafah atau imamah merupakan salah satu di antara kewajiban dasar agama, bahkan merupakan kewajiban utama dan teramat penting, lantaran ia berkaitan dengan pelaksanaan seluruh syari’at dan perealisasian kemashlahatan kauam Muslimin.

Menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais, khilafah itu adalah adanya kepemimpinan umum ummat Islam yang mewakili kesatuan mereka, memelihara eksistensinya dan melindunginya dari ancaman bahaya, serta merealisasikan kemashlahatan bersama dan memberlakukan prinsip-prinsip Islam.

Dalam kehilafahan, syari’at Islam ditempatkan sebagai sumber perundang-undangan, disertai dengan ijtihad dalam berbagai medan yang bertujuan merealisasikan kemashlahatan umum.

Bentuk kekhilafahan yang sesuai dengan masa kini menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais adalah lembaga Persekutuan Negara-Negara Muslim.

Negara-Negara Muslim adalah negara-negara yang dibangun sesuaia dengan prinsip-prinsip Islam : musyawarah, kedaulatan ummat dan tanggungjawab pemerintaha dihadapannya, dan yang bertujuan meningkatkan moral individu dan masyarakat, lalu menempatkan meratanya keutama-utamaan dan perjuangan menghadapi kebobrokan sebagai tujuannya.

Politik dalam negeri Negara-Negara Muslim hendaknya selaras dengan prinsip-prinsip dan ide yang diberikan oleh Islam.

Negara-Negara Muslim harus berusaha sebisa mungkin mewujudkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh. Antara Negara-Negara Muslim harus ada kerjasama yang kontinu dan kokoh. Persaudaraan dan kasih sayang mestilah menjadi corak pemerintahan dalam Negara-Negara Muslim.

Islam selamanya menganjurkan persaudaraan, kemanusiaan, kebajikan, kasih sayang, dan keadilan kepada semua warganya, kendatipun berbeda akidah.

Islam adalah Risalah Langit yang amat luhur yang bisa mengurangi pertentangan-pertentangan di dunia saat ini.

Persekutuan Negara-Negara Muslim merupakan organisasi internasional yang memiliki kepemimpinan yang bercorak internasional pula, keputusan-keputusannya diambil dengan musyawarah dan bersifat mengikat.

Persekutuan ini bukanlah organisasi keagamaan yang sempit, melainkan sebagai organisasi politik, kebudayaan dan pendidikan Islam.

Persekutuan Negara-Negara Muslim dibangun atas asas musyawarah, pemilihan dan kerjasama antara Negara-Negara Muslim. Persekutuan ini memikul tugas umum, bertindak selaku khalifah (kolegial-kolektif ?).

Persekutuan merealisasikan makna kekhilafahan dan menjalankan fungsinya, namun dalam bentuknya yang baru : bentuk permusyawaratan, kerjasama, organisasi dan konstitusional, yang dibangun atas ideologi khusus dengan pembagian kerja dan persamaan pandangan (viszi dan persepsi ?).

Persekutuan mewujudkan kepemimpinan umum bagi ummat Islam. Kepemimpinan yang mencerminkan persatuan dan solidaritas mereka.

Persekutuan ini haruslah memiliki sifat kepemimpinan yang dapat mencerminkan aspirasi seluruh ummat Islam, yang sekaligus menjadi aturan negara, yang kepemimpinannya bersifat koperatif, keputusannya diambil secara musyawarah yang melibatkan semua negara dan bangsa Muslim, dan yang keputusan-keputusannya memiliki kekuatan untuk dita’ati oleh negara dan bangsa-bangsa Muslim.

Persekutuan ini berkewajiban memelihara kemashlahatan bersama, menggariskan kebijaksanaan umum dalam politik dan menggariskan batas-batas hubungan bangsa-bangsa Muslim dan bangsa-bangsa non-Muslim.

Kedudukan pusat Persekutuan, bisa dipilih dari negara-negara anggota dan pemilihannya diserahkan kepada semua negara anggota. Yang penting tugasnya, soal tempat bukan masalah. Yang penting adalah pelaksanaan dan realisasinya, sehingga tidak ada pertentangan atau sengketa dalam hal yang berkenaan dengan persoalan-persoalan Islam.

Persekutuan ini bertujuan guna menghimpun kesatuan pandangan kaum Muslimin, mengikat negara-negara mereka, dan menyatukan langkah dan kebijaksanaan politiknya.

Tujuan Persekutuan Negara-Negara Muslim ini secara garis besar menurut Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais adalah sebagai berikut :

1 Persekutuan Negara-Negara Muslim ini didirikan untuk perdamaian, dan bukan untuk peperangan dan permusuhan.

2 Persekutuan Negara-Negara Muslim ini berlingkup internasional. Persekutuan ini memiliki hubungan baik dan bekerjasama dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya dalam upaya memelihara perdamaian dunia yang disertai dengan keadilan.

3 Persekutuan ini bertujuan membela tanah air dan hak-hak kaum Muslimin, serta menentang setiap usaha yang mengancamnya. Persekutuan ini memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin dan tanah air mereka dari ancaman musuh.

4 Persekutuan ini menggalang satu kekuatan persatuan menentang musuh-musuh khususnya Zionis dan Kolonialis.

5 Persekutuan memelihara agama Islam dan berusaha merealisasi prinsip-prinsipnya dan menjadikannya sebagai asas kehidupan sosial.

6 Persekutuan ini membangkitkan kehidupan umat Islam dalam semua aspek tuntunan moral dan ilmu pengetahuan.

7 Persekutuan ini mengedepankan, menyampaikan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia internasional guna menyebarkan prinsip-prinsipnya yang luhur itu kepada semua bangsa di dunia.

8 Persekutuan ini menyerukan persatuan ummat manusia dalam satu masyarakat dunia sebab Islam adalah risalah universal yang menganjurkan persatuan akidah dan kemanusiaan.

9 Persekutuan ini menentang fanatisme suku dan penindasan satu bangsa atas bangsa lainnya.

10 Persekutuan berusaha menciptakan pemerintahan dunia atau sistem internasional yang ditaati oleh semua orang guna merealisasikan keadilan, perdamaian dan persaudaraan.

Semua negara Muslim hendaknya ikut bergabung sebagai anggota di dalam Persekutuan Negara-Negara Muslim. Setiap Negara memiliki perwakilan tetap. Merewka haruslah orang-orang yang memiliki kwalifikasi politis dan cendekiawan Muslim.

Persekutuan Negara-Negara Muslim hendaknya memiliki Alat-Alat Perlengkapan berupa lembaga/majlis/dewan (counsil), seperti : 1. Kongres atau Konperensi (semacam Majlis Umum/General Assembly dalam PBB/UNO), 2. Maajlis Eksekutif (semacam Dewan Keamanan/Security Counsil dalam PBB/UNO), 3. Sekretariat atau Kepaniteraan (Secretary), 4. Dewan Politik (Lajnah Hikmah), 5. Dewan Perundang-undangan atau judikatif (Dewan Hukum), 6. Dewan atau Biro militer, 7. Dewan Pendidikan Sosial, 8. Dewan Dakwah (Dewan Penerangan).

1 Kongres atau Konperensi (semacam Majlis Umum/General Assembly dalam PBB/UNO). Secara periodik Kongres menyelengarakan pertemuan-pertemuan sedikitnya tiga bulan sekali, ataua bila ada persoalan-persoalan yang mendesak. Kongres ini diketuai oleh seorang Ketua secara bergiliran yang dipilih oleh wakil-wakil setiap negara anggota untuk periode (masa sidang) yang ditentukan. Kongres yang diselenggarakan boleh pula sampai pada tingkat Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri guna menelorkan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan penting yang muncul.

Kongres merupakan organ yang bersifat kepemimpinan, pengarahan dan permusyawratan, sebab ia mewakili suara seluruh ummat Islam di berbagai penjru dunia. Keputusan-keputusan yang ditetapkan Kongres merupakan undang-undang yang mesti dilaksanakan dan dita’ati. Persekutuan memiliki hak untuk memberikan sanksi atau menjatuhkan hukum kepada pihak yang menyimpang dari keputusan-keputusan yang diambilnya serta keluar dari Persekutuan.

Kepemimpina Persekutuan dipuituskan berdasarkan kesepakatan dan kopeatif. Persekutuan memiliki kepemimpinan pusat dalam hal-hal yang bersifat umum yang menjadi kepentingan bersama, atau berkenaan dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan kemashalahatan umum, nasib dan masa depan ummat, terutama dalam menghadapi ancaman-ancaman terhadap ummat atau salah satu negara anggotanya.

Persekutuan menaruh perhatian dan menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah pembelaan dan kerjasama menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan masalah-masalah regional, sepenuhnya diserahkan kepada negara negara yang bersangkutan untuk diatur secara intern.

Masing-masing negara anggota berkewajiban menjaga eksistensinya. Mereka memiliki hak untuk bertindak dalam masalah-masalah khusus yang bersifat intern. Jika masalah itu secara langsung berkaitan dengan kepentingan seluruh ummat Islam atau berpengaruh besar terhadap posisi dan persatuan mereka, serta memacetkan terlaksananya prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan bersama dalam Persekutuan menjadi kewajiban dan tanggungjawab Persekutuan.

2 Majlis Eksekutif (semacam Dewan Keamanan/Security Council dalam PBB/UNO). Anggotanya terdiri sejumlah pimpinan yang tidak lebih dari sepuluh orang yang dipilih Kongres/Konperensi. Mengadakan pertemuan periodik sebulan sekali, dan setiap sa’at mengadakan pertemuan serupa jika diminta oleh negara anggotanya mencakup semua masalah yang menyangkut kepentingan bersama dunia Islam, serta menyampaikan persoalan-persoalan yang tidak bersifat mendesak kepada Kongres yang untuk selanjutnya diambillah keputusan-keputusan melalui konsensus dan voting, jika terjadi perbedaan pandangan.

# Dalam Majlis Eksekutif tidak dikenal apa yang disebut ‘hak veto’.

# Liputan masalah yang ditanganinya tidaklah hanya terbatas pada masalah perang dan upaya perdamaiannya, melainkan mencakup semua bentukj permasalahan yang ada.

# Majlis ini merupakan Dewan Pelaksana bagi kepentingan semua negara anggota.

# Majlis juga bertanggungjawab melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Kongres melalui kerjasama dengan Sekretaris Jenderal Persekutuan.

3 Sekretariat atau Kepaniteraan (Secretary). Negara-Negara anggota Persekutuan memilih seorang Sekrearis Jenderal (Secreary-General) untuk mengepalai Sekretariat. Ia sebaiknya adalah seorang pemimpin ummat yang alim, menguasai persoalan-persoalan agama, berakhlak mulia, menguasai persoalan-persoalan hubungan berbagai bangsa secara internasional, sekaligus orang yang telah dikenal memiliki gairah kegamaan yang tinggi serta menaruh perhatian terhadap masa depan ummat Islam. Ia, semestinya haruslah orang yang berpengaruh dan memiliki wibawa besar di dunia internasional, serta mampu melaksanakan tugasnya demi kemashlahatan ummat Islam.

Sekretaris Jenderal Persekutuan dipilih oleh Persekutuan dari yang dipandang paling menonjol yang akan bertindak mewakili Persekutuan bila berhadapan dengan pihak luar. Ia memiliki hak memberi advis dan petunjuk, dan bekerjasama dengan Persekutuan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapakan bersama seakan-akan ia merupakan wakil Islam dan ummatnya di mata bangsa-bangsa non-Muslim.

Persekutuan menunjuk Sekretaris Jenderal untuk menduduki jabatan itu untuk selama periode tertentu, tujuh atau sepluh tahun misalnya, setelah itu dipilih lagi pejabat baru untuk menggantikannya. Persekutuan memegang hak untuk mengganti pejabat ini kapan saja dipandang perlu, bila ada alasan untuk itu. Sekretaris Jenderal ini boleh merangkap sebagai Kepala Negara pada salah satu negara anggota, sepanjang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan semisal adil, berakhlak mulia, cendekiawan, memiliki semangat besar untuk memajukan ummat, dan menaruh perhatian terhadap nasib dan masa depan Islam, dapat terpenuhi.

4 Dewan Politik. Berurusan dengan persoalan-persoalan politik. Sebagian tugasnya berkaitan dengan maslah-masalah politik.

5 Dewan Perundang-undangan atau judikatif. Anggotanya terdiri dari para ulama yang memiliki spesialisasi dalam masalah hukum dan sarajana-sarjana hukum internasional yang menaruh minat pada syari’at Islam, serta dikenal sebagai muslim-muslim yang ta’at. Dewan ini menjadi penasehat Persekutuan dalam persoalan yang berkenaan dengan undang-undang yang akan dikeluarkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan. Ia juga bertugas menyampaikan makalah-makalah dan saran-saran kepada Majlis Umum dan Majlis Eksekutif.

6 Dewan atau Biro Militer. Anggotanya terdiri dari pada komando militer yang berpengaruh luas. Ia terlibat dalam tugas pembelaan tanah air, peang, pengorganisasian dan penyediaan kekuatan bersenjata. Semua negara anggota wajib mentaati ketentuan yang ditetapkannya dengan semangat kerjasama yang tulus dan bahu membahu.

7 Dewan Pendidikan Sosial. Ia antara lain berurusan dengan masalah pengajaran, penyediaan sarana pendidikan, semisal buku-buku, dan perlengkapan-perlengkapannya, serta penyediaan informasi. Dewan ini melayani kebutuhan semua negara anggota, terutama bidang pendidikan yang diselaraskan dengan prinsip-prinsip dan tujkuan Islam.

Dewan ini berkewajiban melindungi masyarakat Islam dalam bidang moral di seluruh wilyah Daulat Islamiyah. Juga berkewajiban mengeluarkan fatwa-fatwa syari’at Islam untuk melindungi mereka dari dekeadensi akibat mengikuti kebudayaan asing, serta propaganda musuh Islam yang menyebarkan kekacauan, kesesatan dan penyimpangan guna melemahkan kekuatan moral ummat Islam.

8 Dewan Dakwah. Bertugas menyebarkan dakwah Islam ke negara-negara non-Muslim.

Diharaakan OKI dapat berperan sebagai embriyo bagi terwujudnya Persekutuan Negara-Negara Muslim sebagai pelaku Khalifah (Dr Dhiya:ad-Din ar-Rais : ‘Islam dan Khalifah’ 1985:250-277, “Khilafah Pada Masa Modern”, Prof Dr T M Hasbi ash-Shiddieqy : ‘Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam’, 1991:73).

1

Tinggalkan komentar

Filed under catatan serbaneka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s