Jalan Menuju Merdeka

Jalan Menuju Merdeka

Kemerdekaan sejati (hakiki) adalah bebas-merdeka, berdaulat, berlakunya hukum, ajaran Allah. Setiap orang bebas-merdeka melaksanakan ibadahnya menurut agamanya masing-masing. Yang Yahudi bebas-merdeka menjalankan hukum, ajaran Taurat. Yang Nasrani bebas-merdeka menjalankan hukum, ajaran Injil. Yang Muslim bebas-merdeka menjalankan hukum, ajaran Qur:an (QS Ma:idah 5:66). Di mana-mana, di biara-biara, di gereja-gereja, di masjid-masjid bebas-merdeka menyebut nama Allah, mensucikanNya, memujiNya, mengagungkanNya (QS Haj 22:40).

Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir Soekarno mengajak pemuka Islam bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian terbesar kursi DPR diduduki oleh utusan-utusan Islam, sehingga hukum-hukum yang dihasilkan DPR itu adalah hukum Islam. Namun sayang, dalam praktek perjuangannya, Ir Soekarno sebenarnya sama sekali tak tertarik memperjuangkan bebas-merdekanya hukum, ajaran Allah.

Selain melalui jalur politik-parlementer-konstitusional (DPR/MPR), Dr Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa jalan lagi yang pernah diperbincangkan sebagai strategi dakwah, jihad bagi bebas-merdekanya hukum, ajaran Allah. Pertama, jihad dengan dekrit pemerintah, pengemuman pemerintah. Kedua, jihad dengan kekuatan militer, dengan kekuatan senjata. Ketiga, dengan pendidikan dan bimbingan (tarbiyah dan taklim). Keempat, jihad dengan pengabdian masyarakat (aksi sosial, tabligh). Di samping itu ada pula jihad dengan harta (amwal).

Bagaimana pun, realisasinya sama sekali tergantung semata-mata dari anugerah karunia Allah, seperti tampilnya Umar bin Abdul Aziz yang sangat jauh berbeda dengan keluarganya dalam kalangan Bani Umawiyah.

Berbeda dengan Soekarno, Kartosuwirjo lebih maju, sangat kommit dengan Islam, dan memilih perjuangan bersenjata, agar tak ada lagi fitnah, gangguan bagi kebebasan berlakunya hukum, ajaran Allah (QS Baqarah 2:193, Anfal 8:39), sehingga kalimat Allah itu benar-benar berdaulat (hiya al’ulya). Hasan al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya di Mesir, Maududi dengan Jami’ah Islamiyahnya di Pakistan lebih memusatkan perjuangannya melalui jalur politik, jalur parlemen.

Namun bagaimana pun, kemerdekaan itu bukanlah diperoleh dari hadiah pemberian penguasa mana pun, tapi harus direbut diperjuangkan (biljihad) dengan mengorbankan harta (amwal) dan nyawa (anfus). Bila benar-benar ingin merdeka, maka Moro, Patani, Kashmir, Chechnya, Palestina, Kurdistan, Sinkiang juga Aceh Darussalam, maka harus senantiasa siap mengorbankan harta kekayaan dan jiwa raga untuk kemerdekaan itu, bukan dengan mengemis-ngemis minta kasihani. “Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakanNya kepada siapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya” (QS A’raf 7:128) (Bks 13-12-2000).

8 Menyoal pemberlakuan syari’at Islam

Sungguh sangat simpatik pernyataan Haib Husein al-Habsyi bersama kawan-kawan yang antara lain menuntut Sidang Umum MPR mendatang mempersiapkan Referendum Nasional dengan opsi pemberlakuan syari’at Islam dalam hukum nasional (SABILI, No.15, 5 Januari 2000, hlm 55).

Empat puluh lima tahun yang lalu (tahun 1955) wakil-wakil parpol Islam dalam Sidang Konstituante menuntut agar Piagam Jakarta sebagai ikrar kesepakatan bersama pada 22 Juni 1945 yang pernah dikhianati pada 18 Agustus 1945 dengan menghilangkan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dikembalikan seutuhnya sebagai Pembuka UUD. (Khannas sebaliknya menuding bahwa yang berupaya mengembalikan Piagam Jakarta itu adalah orang-orang yang mengingkari sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kebhinekaannya).

Namun secara inkonstitusional, tuntutan pengembalian Piagam Jakarta Tersebut disambut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante hasil pilihan rakyat dan memberlakukan kembali UUD-45.

Berdasarkan perspektif historis dan tekstual, UUD-45 tetap saja bersifat sementara (Ayat 2 Aturan Tambahan). Bahkan semangat dan jiwa UUD-45 bersifat mendua, antara demokratis dan anti-demokratis (Muhammad Yamin : “Proklamasi dan Konstitusi RI”, 1952:90).

Sesuai kondisi riil masa kini, maka referendum dengan opsi pemberlakuan syari’at dan hudud Islam seyogianya bersifat lokal, daerah per daerah, namun penyelenggaraannya bisa saja serentak di seluruh nusantara oleh pemerintah pusat.

Semoga bangsa ini tidak lagi mengkhianati ikrar yang telah disepakati bersama, dan semoga tidak mendapat kutukan dan laknat dari yang memberi kemerdekaan. Bks 27-1-2000)

9 Kesan lebaran

# Orang-orang tidak mengajak yang disalami untuk mampir berkunjung ke rumah.

# Orang yang berkendaraan (motor dan mobil) yang pulang dari shalat ‘Id tidak mengajak orang yang berjalan kaki yang rumahnya searah dengan yang berkendaraan.

# Silaturrahmi hanya ssampai di pintu rumah, di teras berbau comberan.

# Yang minta ama’af tidak merasa bersalah.

# Yang berutang merasa utang lunas dengan minta ma’af pada sa’at lebaran.

# Lebaran diartikan (dipahami/dihayati) dengan :makan enak, ketupat ayam, pakaian bagus, mengunjungi tempat rekreasi (berkreasi ke tempat-tempat hiburan), tradisi mudik, sungkeman, halal bi halal, kembang api, petasan, inklusif, desakralisasi, hura-hura.

# Yang mengemis memanfa’atkan lebaran untuk meningkatkan penghasilan.

# Tidak terasa kehangatan ukhuwah. Ukhuwah tinggal sebagai impian. Yang ada hanya fatamorgana, kepalsuan, kepura-puraan, kamuflase.Tak ada kunjungan. Tak ada ikhwan. Yang ada hanyalah kawan.

# Lebaran usai, suasana akembali biasa (Siapa lu, siapa gua).

# Kembali kepada kesucian (fithrah) tinggal impian.

# Takbiran diselang-seling dengan pengumuman-pengumuman. Takbiran tradisi. Takbiran modernisasi.

# Sebelum shalat ‘Id didahului dengan penyampaian pengumuman-pengumuman.

# Sa’at Khatib berkhutbah, berseliweran juru foto amatir.

# Ucapan salam : minal “aidin wal faizin, ma’af lahir bathin.

# Jarang ucapan : taqabbalallhu minna wa minkum wa taqabbal ya Kariim.

# Yang berkhutbah adalah khatib panggilan, bukan penguasa setempat.

# Khatib-khatib lebih banyak bermunculan dari kalangan intelektual katimbang dari kalangan santri.

# Usai puasa, kembali mengikuti selera. (Bks 26-4-90).

Catatan :

* Imam Syafi’i menyukai orang memakai pakaian yang bersih dan memakai wangi-wangian pada hari Jum’at, hari raya dan ke tempat pesta.

* Imam Syafi’i menyukai wanita memakai pakaian yang sederhana, yang tidak berwarna warni.

* Imam Syafi’I menyukai anak-anak memakai pakaian yang berwarna-warni.

* Imam Syafi’I membedakan antara Imam dengan Makmum.

* Imam Syafi’I memberitakan bahwa Sahal bi Sa’ad dan Rafi’ bin Khudiij mengerjakan shalat sunnat sebelum shalat hari raya dan sesudahnya.

* Zuhri memberitakan bahwa seruan shalat hari raya itu adalah “Ash-shalaatu jaami’ah”.

* Imam Syafi’i memandang makruh berkeliaran meminta-minta pada sa’at khatib sedang berkhutbah.

* Imam Syafi’I memberitakan bahwa yang berkuasa (Wali Negeri) lebih berhak mengimami shalat dalam kekuasaannya (wilayahnya).

* Imam adalah yang memimpin Takbir, shalat, Khutbah (Al-Uum).

10 Generasi cuek

Imamnya, makmumnya cuek. Pemimpinnya, rakyatnya cuek. Semuanya pada cuek. Cuek terhadap masalah halal haram. Sang Pemimpin sangat mahir mencari-cari dalil, hujah untuk membenarkan, mensahkan pendapatnya. Benar-benar amat pintar. Pintar memelintir. Memelintir yang sudah qath’i menjadi dzanni. Memelintir yang sudah baku menjadi yang diperselisihkan, diperdebatkan. Amat lihai mempermainkan dalil-dalil agama.

Untuk melegalisasi, melegitimasi pendapat sendiri yang menyalahi pendapat umum (ijma’) digunakan kaidah usul fikih, bahwa “siapa yang ijtihad, menafsirkan hukum benar, akan mendapat dua pahala, tetapi yang ijtihadnya salah mendapat satu pahala”. Kaidah usul fikih “menghindari kesulitan lebih utama, dari pada mendatangkan kebaikan” (darul mafasid muqaddam ‘ala jalabil mashaalih) digunakan untuk mengamankan, menyelematkan kehilangan, kerugian penanaman modal asing, penutupan perusahaan asing. Terganggungnya investasi asing yang jumlahnya milyaran, dipandang lebih mafasid dari pada timbulnya kebingungan dan keresahan di masyarakat akibat ulah intervensinya dalam bidang yang bukan wewenangnya, mengeluarkan statement blunder (kacau, ngawur).

“Yang paling berwewenang dalam menentukan halal haramnya sebuah produk makanan dan minuman adalah kaum ulama dan ahli syar’iyah”. “Dalam kapasitas selaku kepala anegara tidak berwewenang mengeluarkan pernyataan fatwa tentang halal dan haram suatu produk makanan”.

Ada yang pintar bermain diplomasi menepis timbulnya kebingungan dan keresahan di kalangan masyarakat akibatnya beragamnya pendapat tentang halal haramnya suatu produk makanan dan minuman. “Khilafiyah biasa terjadi dalam beragama”. “Perbedaan penafsiran tidak akan membuat bingung masyarakat. Masyarakat sudah bisa menilai sendiri terhadap mana yang benar”.

Rakyatnya cuek. Masa bodoh. Tak peduli tentang halal haram. “Dari pemantauan (pers) di kalangan pedagang diperoleh kesimpulan, bahwa mereka tidak sempat memikirkan halal atau haram sebuah barang, pembeli pun begitu. Baginya yang penting bisa makan”. “umumnya pelanggan tidak ada yang menanyakan haram atau tidaknya apa yang dijual”. “Dari pengamatan (pers), masyarakat (Penjual dan pembeli) nyaris tak mempersoalkan haram atau halal apa yang dijual di warung-warung”. “Hanya sebagian (sedikit) saja yang peduli terhadap masalah halal haram” (PADANG EKSPRES, Kamis, 11 Januari 2001, hal 1, 6).

Tugas kewajiban para ulama, da’i, penceramah lah untuk menyeru, menghimbau, menyeru, menuntun, membimbing generasi cuek ini menjadi generasi peduli (terhadap halal dan haram) melalui semua wahyana dan sarana dakwah, baik melalui taklim, khutbah, buletin dakwah, media cetak, mapun media elektronik seperti radio dan televisi.

Ulama, da’i, penceramah yang akan ikhlas mengemban tugas risalah ini hanyalah yang mampu menyatakan “Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam (QS 26:109, 127, 145, 164, 180). Yang sanggup menegaskan “Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih” (QS 76:9).

11 Penerapan Kaidah Usul Fikih

Kaidah Usul Fikih (Rumusan Dasar Penetapan Hukum dalam Islam) diturunkan (diderivasi, disimpulkan) secara deduktif dari Kitabullah dan Sunnah Rasul (yang merupakan sumber acuan hkum). Kaidah Usul Fikih bersifat lentur (fleksibel, elastis). Karena alenturnya itu, maka penerapan kaidah Usul Fikih pada rubu’ imarah (sektor pemerintahan) adakalanya terjadi untuk membenarkan (mensahkan, menjustifikasi, melegalisirkan, melegitimasikan) suatu kebijakan pemerintahan yang didukung.

Misalnya Kaidah usul Fikih “dar:ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih” (mencegah kerusakan/kerugian diupayakan lebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfa’at/mashlahah) diterapkan untuk mendukung kebijkan politik pemerintahan Soekarno serta mengangkat Soekarno sebagai Waliulamri dharuri bi-syaukah, dalam rangka mencegah akibat yang lebih buruk, antara lain dari pengaruh komunisme.

Kaidah Usul Fikih “ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh” diterapkan untuk menerima Asas Tunggal Pancasila.

Kaidah Usul Fikih “alhukmu yadullu bi ‘illatithi” (hukum tergantung penyeabnya) diterapkan untuk menolak Megawati sebagai calon Presiden, karena khawatir akan orang-orang di sekeliling Megawati.

Kaidah Usul Fikih “al-muhafazhah ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah” (memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik) diterapkan untuk membenarkan sikap politik situasional. (Bks 29-4-2000)

12 Aktivitas Pemilintiran (Fitnah Terbesar)

Islam mengingatkan agar menjaga ucapan, agar mengatakan yang benar (QS Ahzab 33:70), atau diam. “Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau beridam diri” (HR Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah). Ada sejumlah jenis, macam ucapan yang buruk, busuk, karut, marut, jahat, jorok (aafaul-lisan). Di antaranya adalah memilintir. Bahasa asingnya memanipulasi. Padanannya tahrif (penyempitan dan perluasan makna).

Belakangan ini santer, marak, bahkan merupakan tren gejala pemelintiran makna ini. Yang sudah benar diplintir menjadi samar. Yang sudah baku diplintir menjadi ragu. Yang sudah qath’I diplintir menjadi zhanni. Syari’at Islam diplintir sedemikian rupa, sehingga hanya sebatas ibadah ritual (shalat, shaum, zakat, haji). Bahkan hanya sebatas prinsip-prinsip umum (hakikatnya, nilainya, semangatnya, jiwanya).

Dalil-dalil syar’i, kaidah-kaidah ushul fiqhi diplintir, dimanipulasi. Makna syari’at Islam direduksi, sehingga terpisah, bertentangan antara hakikat dan syari’at. Makna ayat QS Ali Imran 3 diplintir, dimanipulasi sedemikian rupa, agar yang telah beragama jangan didkwahi masuk Islam. Jangan didakwahkan Islam itu sebagai acuan tunggal (alternatif).

Makna keadilan diplinitr, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga setiap upaya untuk memformalkan syari’at Islam dalam perundang-undangan harus dipandang diskriminatif terhadap non-Islam.

Pengertian jihad diredusir, diturunkan dari pengertian istilah (kontekstual, keagamaan) menjadi pengertian lughawi (tekstual, grammatikal, kebahasaan0), yang hanya berarti bekerja keras atau berjuang, bersungguh-sungguh.

Makna ijtihad dipenggal, sehingga tanpa kesungguhan dan kehati-hatian, fatwa jama’ah (ijma’ ulama) didongkel, dikalahkan, dibatalkan oleh fatwa munfarid (perorangan).

Makna ukhuwah diplintir, dimanipulasi bahwa ukhuwah yang cocok adalah ukhuwah syu’ubiyah, ukhuwah wathaniyah, sedangkan ukhuwah Islamiyah akan menimbulkan perpecahan bangsa, destabilitas dan disintegrasi nasional.

Kafir, kufur diplintir sedemikian rupa sehingga yang sudah berTuhan bukan lagi kafir (yakfuruuna bi aayatillah). Dengan pengertian ini maka iblis pun bukan termasuk kategori kafir, kufur.

Akibatnya istilah-istilah agama yang sudah baku, seperti halal, haram, thaib, khubs, khair, syarr, makruf, munkar diplintir sedemikian rupa, sehingga meskipun lafalnya tetap sama, namun maknanya sudah berubah sama sekali. Karena saking pintarnya memilintir, menyebabkan tergelincir. Tahrif jalan ke tasykik (meragukan). Kepada Nabi Adam telah dijelaskan Allah tentang hal yang terlarang, yang haram dilakukan. Namun karena pintarnya setan memelintir, maka Nabi Adam sempat tergelincir (QS Baqarah 2:35-36).

Yang sudah kena tasykik tak bisa lagi membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram. Rasulullah sudah memperingatkan, bahwa “akan datang suatu masa di mana mereka menghalalkan yang haram setelah mereka mengganti namanya”.Riba tetap saja riba, meskipun namanya bunga kembang, jasa administrasi. Judi tetap saja judi. Namanya bisa saja dana kesejahteraan sosial, atau arisan sambung rasa, atau multi level marketing, atau lainnya.

Islam sangat tak suka memplintir yang sudah teang (muhkamat) menjadi yang kabar (mutasyabihat). Membuat hal-hal yang sudah diyakini (qath’i), yang sudah disepakati (ijma’) menjadi hal-hal yang diperdebatkan, yang diperselisihkan. Misalnya nash tentang kepemimpinan sudah sangat terang, gamblang (muhkamat) menjelaskan bahwa yang pria, yang Islam itulah yang menjadi pemimpin.

Memplintir yang sudah terang ini menjadi yang kabur adalah merupakan fitnah (bahaya) terbesar yang dihadapi Islam. De-islamisasi, de-formalisasi syari’at Islam bergandengan memplintir yang muhkamat, yang sudah jelas, yang sudah pasti menjadi yang mutasyabihat, yang diragukan. “Orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagiaan ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwinya” (QS Ali Imran 3:7).

Para Rasul mengingatkan ummatnya agar jangan membuat kerusakan di muka bumi (QS 7:74, 11:85, 26:183, 29:36, 2:60). Aktivitas membuat kerusakan ini pun semakin marak pula akhir-akhir ini. Membuat kerusakan di semua bidang, di semua lapangan. Kerusakan akhlak (dekadensi moral). Batas antara yang baik dan yang buruk sudah sangat kabur. Kerusakan tatanan budaya (kultural). Kerusakan tatanan ekonomi. Kerusakan tatanan politik. Keruskan tatanan hukum. Dan lain-lain. Semuanya berpangkal dari pemilintiran yang haram menjadi yang halal (serba boleh).

Untuk memuluskan pemelintiran yang haram menjadi yang halal ini digunakan antara lain kaidah ushul fiqhi : “dar:ul mafaasid muqaddam ‘ala jalabil mashaalih”. Penerapannya disesuaikan dengan selera. Bahkan kaidah ushul fiqhi ini juga digunakan untuk melegalisasi, meligitimasi, mengesahkan pandangan politik. Sampai-sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan, fitnah) yang lebih hebat, seperti perselisihan, perpecahan ummat. (Bks 11-1-2001).

13 Manipulasi terminologi Islam

Istilah, terminologi ajaran Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang sudah baku. Namun demikian, disamping yang berpegang pada pengertian baku, ada pula yang memanipulasi, mereduksi, meredusir pengertian yang sudah baku itu.

Ada yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam adalah berpegang pada rukum iman yang enam dan menjalankan syari’at Islam yang lima (syahadat, shalat, shaum, zakat, haji). Memahami bahwa Khalifah di kalangan Muslimin adalah semacam Paus di kalangan Katholik Kristen. Khalifah itu tanpa kekuasaan (politik, militer). Istilah-istilah jama’ah, imamah (imarah), bai’at, tha’at sama sekali tak terkait dengan kekuasaan (politik, militer). Tujuan khilafah adalah agar dapat beribadah secara tertib dan terpimpin. “Islam hanyalah da’wah diniyah. Semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tak ada hubungan apa-apa dengan masalah keduniaan, seperti urusan peperangan dan urusan politik”. “Agama adalah satu hal, dan politik adalah suatu hal yang lain”. “Qur:an tak pernah memerintahkan agar negeri diatur, ditata oleh Islam”.

Ada pula yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam itu adalah berpegang pada prinsip-prinsip umum dari hukum Islam (hakikatnya, nilainya, semangatnya, jiwanya), sedangkan penerapan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi, suasana, tempat, waktu (makan, zaman). “Islam itu hanya sebatas hakikat, sebatas nilai”. Yang diperlukan hanyalah menggali nilai-nilai syahadat, shalat, shaum, zakat, haji, qurban, jihad, dan lain-lain. Sedangkan bentuk, ujud, format, kaifiat dari syahadat, shalat, shau, haji, qurban, jihad, dan lain-lain terserah selera masing-masing sesuai dengan perubahan zaman.

Ada pula yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam itu adalah berpegang pada rukun iman yang enam dan menjalankan rukun islam yang lima, serta berjama’ah bersama-sama seara kolektif memberlakukan hudud yang ditetapkan Allah sebagai hukum positif seperti yang pernaha dilaksanakan oleh Rasulullah. Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, termasuk politik, militer. Khilafah itu merupakan kekuasaan (politik, militer) untuk memberlakukan hudud, syari’at yang ditetapkan Allah.

Untuk memberlakukan hudud, menegakkan syari’at Islam ada yang menempuh jalur pendidikan dan bimbingan (tarbiyah dan taklim). Ada yang menempuh jalur pengabdian masyarakat, aksi sosial. Ada yang melalui dekrit pemerintah, menempuh jalur politik, jalur parlemen. Ada yang menempuh jalur kekuatan militer, dengan kekuatan senjata.

Hasan al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya di Mesir, Maududi dengan Jami’ah Islamiyahnya di Pakistan lebih memusatkan perjuangannya melalui jalur politik, jalur parlemen. Di Indonesia, Soekarno pernah menganjurkan memilih jalur parlemenini, namun ia sendiri berseberangan dengan Islam. Kartosuwirjo lebih maju, memilih jalur perjuangan bersenjata dengan memproklamasikan berdirinya Negara karunia Allah, Negara Islam Indonesia (NII).

Bagaimana pun, realisasinya sama sekali tergantung semata-mata dari anugerah karunia Allah, seperti tampilnya Umar bin Abdul Aziz yang jauh sangat berbeda dengan keluarganya dalam kalangan Bani Umawiyah (Umaiyah ?).

1

Tinggalkan komentar

Filed under catatan serbaneka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s