Demokrasi Antara Fakta Dan Damba

Demokrasi Antara Fakta Dan Damba

Daulat Tuanku (otokrasi) mesti diganti dengan Daulat Rakyat (Volk-Souvereiniteit, demokrasi) demikian pendek kata Muhammad Hatta dalam majalah DAULAT RAKYAT, No.12, 10 Januari 1932 (Edi Swasono : “Mengenang Proklamator Bung Hatta”, Haaaaarian Umum SEMANGAT, Padang, Selasa, 27 Agustus 1991, hal V, catatan ulang tahun Bung Hatta, 12 Agustus 1991).

Yang berdaulat haruslah rakyat, baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial, tidak lagi raja, tuanku, ningrat, ratu. Tapi rakyat yang mana ? Pastilah yang berdaulat rakyat yang kuat, baik kuat dalam politik, ekonomi, maupun posisi sosialnya. Yang lemah pastilah sarapan yang kuat (predator). Exploitation de l’home par l’home. Homo homini lupus. The struggle of life. The survival of the fittest. Seleksi alam. Penyesuaian diri kepada alam sekitarnya.

Demokrasi ternyata sesuatu yang mahal di negara-negara dunia ketiga. Demokrasi itu sendiri seringkali bersifat nisbi dan tidak jelas batasnya. Gambaran final demokrasi itu ialah trias politica. Ia tidak bisa dibilang Barat, karena ia tidak Barat, tidak Timur. Trias Politica pernah terjadi pada jaman Demak. Ketika itu raja berkuasa, tapi didampingi oleh Walisongo. Raja tunduk kepada hukum, bukan berkuasa tak terbatas. Bukan hanya memikirkan kejayaan pemerintahan, tanpa peduli dengan kesejahteraan rakyat (Tabloid DETIK, Jakarta, No.029, Tahun XVII, 22-28 September 1993, hal 22, Sorot Tokoh WS Rendra : “Sekarang Ini Seperti Jaman Mataram”).

Demokrasi dalam prakteknya ternyata kerap kali menyimpang jauh. Di negara yang menyatakan diri menganut faham demokrasi, kenyataan politik yang berjalan sering menyimpang dari yang dicita-citakan. Pada prakteknya demokrasi itu tak lebih dari suatu doktrin yang dipakai untuk memelihara kepentingan Barat. Fakta menunjukkan, ukuran demokrasi adalah sejauh mana kepentingan negara-negara Barat dengan biangnya Amerika Serikat terlindung. Negara Barat tak segan-segan mendukung rejim represif dan otoriter yang dianggap bisa memelihara dan menjaga kepentingan Barat.

Tuduhan anti demokrasi dengan lugas ditempelkan kepada gerakan Islam betapapun didukung oleh mayoritas rakyat. “Sahut mereka itu : Kami menjadi sial karena kamu, demi jika kamu tidak berhenti, niscaya akan kami rajam (lempari dengan batu) dan kau akan mendrita siksa yang pedih dari pada kami. Sahut utusan itu : Kesialan kamu itu bersam kamu (karena kesalahanmu). Adakah jika kamu diberi peringatan (lalu kamu menjadi sial) ? Bahkan kamu yang berlebih-lebihan” (QS Yasin 36:18-19).

Demokrasi hanya dikenakan Barat (Yahudi dan Kristen) dan pendukungnya kepada gerakan-gerakan di luar Islam, yang akan membantu terpeliharanya stabilitas dominasi Barat dengan Amerika Serikat sebagai biaaaaangnya. Terikan-terikan lantang tentang demokrasi yang digaungkan oleh Barat (Yahudi dan Kristen) dan pendukungnya, tidak lebih dari demokrasi semu.

Pada mulanya hak politik pemerintah diberi oleh rakyat. Tapi kemudian terbalik, malah yang menerima itu (pemerintah), sekarang sudah memiliki segalanaya, sedangkan yang dulu memberi (rakyat) terlanjur lemah, tak punya apa-apa lagi. Dalam sejarah perkembangan politik, tak ada pemerintah yang dengan sukarela membatasi sendiri kekuasaannya dengan begitu saja memberikan hak-hak politik kepada anggota masyarakatnya. Hak-hak politik (kekuasaan) tak akan dapat diperoleh dari charity (sikap murah hati) dari pemerintah, teapi harus melalui proses bargaining (perubahan kekuasaan, kudeta) (Mh Masyhud Rahmy : “Muncul Negara Hegemonik-Birokratik-Korporatis”, PANJI MASYARAKAT, No.447, 21 Oktober 1984, hal 47-48).

Memobilisasi massa melakukan pergolakan secara luas, terbukti cukup effektif dalam menghadapi pemerintahan yang represif dan otoriter. Di hampir semua negara dunia ketiga, militer merupakan kekutatan sangat dominan di panggung politik dan kekuasaan. Hampir tidak ada negara-negara dunia ketiga yang pemerintahannya lepas dari kendali militer. Sejarah membuktikan, militer selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan politik. Rejim militer di negara-negara dunia ketiga, rata-rata memendam kebencian yang dalam terhadap aspirasi Islam dan gerakan Islam.

Selama manusia diatur, diurus oleh manusia, maka selama itu pula manusia saling berebut hak (kekuasaan) untuk mengatur, mengurus, menguasai. Kudeta (prebutan kekuasaan) adalah alamiah, wajar, lumrah dalam alam demokrasi (volks-souvereiniteit, kedaulatan rakyat). Semua pihak saling memperebutkan kekuasaan dalam menghormati kehendak rakyat (voluntere generale).

Apakah cara-cara demokratis yang ditempuh berbagai gerakan Islam (kompromistis) dalam mewujudkan cita-citanya sebagai langkah yang tepat ? Apakah harus dengan cara-cara yang bersifat konfrontatif ?

Betapa pun besarnya dukungan rakyat kepada gerakan Islam menurut cara demokratis, tidak berarti aspirasi Islam bisa ditegakkan dengan leluasa. Memperjuangkan Islam ternyata tak cukup hanya dengan satu sektor kekuatan. Diperlukan penguasaan dan penghimpunan potensi secara integral dan terpadu dari berbagai bidang. Diperlukan organisasi yang memiliki kekuatan bersenjata yang pada waktunya yang tepat melansungkan jihad bersenjata melawan junta militer.

Pemberontakan terhadap pemerintahan yang zhalim dibolehkan sepanjang diperkirakan akan membawa keberhasilan dan membawa perbaikan-perabikan untuk ummat Islam dan kaum Muslimin umumnya, bahkan harus didukung secara penuh. Tapi kalau kemungkinan berhasil kecil dan membawa mudharat cukup besar, tidaklah dihalangi, namun tidak didukung seara penuh dan aktif.

Diperlukan militer yang berpegang pada rasa kemanusiaan dan berpihak pada rakyat dan penguasa adil, buakn berpihak pada penguasa lalim, meskipun dari kelompok sendiri. Didambakan terdapatnya situasi politik yang bebas dan merdeka, yang setiap individu bisa menyuarakan aspirasinya tanpa rasa takut. Diperlukan militer yang berdiri secara netral dan hanya mendukung yang mendapat kepercayaan rakyat, tanpa turut campur tangan dalam urusan-urusan politik.

Kondisi dimana relatif rakyat hidup miskin dan bodoh, tidak memungkinkan demokrasi dilaksanakan secara jujur dana baik. Agar supaya demokrasi dapat dilaksanakan secara baik diperlukan pendidikan rakyat yang relatif memadai dan tingkat kehidupan ekonomi yang cukup. Proteksionisme di bidang ekonomi sebenarnya perlindungan terhadap yang keadaan ekonominya kuat dan bukan perlindungan terhadap kepentingan yang ekonominya lemah. Demokrasi ekonomi tak lebih dari proteksionisme.

Bagi Militer, Kepala Negara tidak bisa berbuat salah. Militer adalah alat perang Negara. Militer berkewajiban patuh kepada Kepala Negara tanpa reserve, tanpa syarat. Militer tidak boleh berpendirian lain. Militer haruslah merupakan alat perang Negara, alat penghalau dan penghancur musuh Negara, baik yang datang dari luar, mau pun dalam negeri, yang mau mengganggu, menghancurkan Negara. Militer harus berdisiplin kuat bagaikan baja. Militer harus patuh kepada atasan tanpa reserve. Militer harus menerima perintah atasan tanpa ragu-ragu, tanpa mempertanyakan baik tidaknya. Bagi Militer, perintah atasan adalah perintah yang wajib dijalankan, tanpa mempersoalkan benar atau sahalh. Demikian sikap disiplin militer.

Bagi rakyat, Kepala Negara itu bisa saja berbuat salah. Rakyat adalah subyek Negara. negara itu berdiri dan didirikan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Militer harus tunduk kepada kepentingan dan kemauan Rakyat sebagai keseluruhan. Rakyat dengan perantaraan wakil-wakilnya berkewajiban mengawasi dan mengoreksi Kepala Negara, bila menyimpang, atau mungkin akan menyimpang dari garis-garis yang telah ditetapkan. Rakyat wajib patuh kepada Kepala Negara dengan syarat, bahwa Kepala Negaraaaa menjalankan kekuasaan menurut garis-garis yang telah ditetapkan.

Menurut Islam, Rakyat harus patuh kepada Kepala Negara, selam perbuatannya tidak berlawanan dengan hukum Allah. Rakyat sebagai warganegara wajib mengingatkan petugas Negara yang lalai, yang melanggar hukum. Rakyat dengan perantraan wakil-wakilnya wajib mengoreksi petugas-petugas tertinggi Negara yang melalaikan kewajibannya sebgaimana mestinya.

Wakil Rakyat haruslah berfungsi sebagai wakil Rakyat, bukan sebagai alat penguasa. Wakil Rakyat harusslah menegakkan kedaulatan Rakyat, bukan menegakkan kedaulatan penguasa. Wakil Rakyat haruslah benar-benar pilihan Rakyat, tanpa campur tangan penguasa, bukan pilihan rakyat semu. Wakil Rakyat haruslah mampu mengoreksi, meluruskan penguasa. Bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh seorang Muslim, jika hidup dalam suatu pemerintah yang bersistim kerajaan (Islam) yang tidak Islam ?

1

Tinggalkan komentar

Filed under catatan serbaneka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s