Tanpa parpol ?

Tanpa parpol ?

Secara resmi di Kuwait tidak adea partai politik. Yang ada/duduk di parlemen (badan legislatif) adalah wakil-wakil dari kelompok, bukan partai politik. Kelompok tersebut antara alain adalah Indpenden, Forum Demokratik, Gerakan Konstitusional, Blok Konstitusional, Gerakan Raakyat, Koalisi Nasional (KOMPAS, Senin, 30 September 1996, hal 7, bersumber dari AFP/RTR). Partai politik adalah produk dan piranti dari liberal. Tanpa partai politik pun demokrasi dapat berjalan. Dengan kata lain, partai politik bukanlah suatu keharusan dalam demokrasi. Adanya partai politik tidaklah menjamin kemakmuran. Bahkan “walaupun dilakukan dengan pemilu yang demokratis, tidaklah berarti kedaulatan rakyat yang ada di tangan rakyat diserahkan kepada MPR”, petik KOMPAS dari Yusril (idem, hal 14).

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, oleh wakil-wakil rakyat (representatives). Dalam hubungan ini UUD-45 berbicara bahwa MPR terdiri atas angauta-anggauta DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan (pasal 2:1), tapi tak berbicara apa-pa tentang anggauta DPR, partai politik, maupun pemilihan umum. Dalam UUD-1945 tidak ada yang memerintahkan melaksakanan pemilu. Dulu Muhammad Yamin bilang tidak perlu pemilu, anggota parlemen diangkat saja oleh Presiden, uangkap Yusril Ihza Mahendra (SUARA HIDAYATULLAH, No.06/IX/Oktober 1996, hal 73). Dalam penjelasan UUD-45 dinyatakan bahwa yang disebut “golongan-golongan” (pasal 2:1) ialah badan-badan seperti koperasi, serikat sekerja, dan lain-lain badan kolektif. (bks 5-10-96).

Tinggalkan komentar

Filed under catatan serbaneka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s