Dari Otonomi Menuju Federasi

1 Dari Otonomi Menuju Federasi

Kita tak pernah secara serius (maksimal-optimal) berupaya memanfa’atkan, menggunakan (mensyukuri) setiap celah, peluang, kesempatan yang ada agar “Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula” seperti yang disampaikan oleh ir Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di dalam Sidang BPUUPKI, yang kemudian dikenal dengan “Lahirnya Pancasila” (SYI’AR ISLAM “The Islamic Symbol”, No.4, Thn V, Juni 1976, hal 10-12, “Sila Demokrasi Memungkinkan perundang-undangan Islam Asal Umat Islam Bersatu dan Berjuang”). Bandingkan dengan aktivis komunis yang gigih memanfa’atkan setiap celah, peluang, kesempatan yang ada (REPUBLIKA, Rabu, 9 Februari 2000, hal 15-18, Bidik).

Kita tak pernah memanfa’atkan Pancasila, Asas Tunggal, Demokrasi :Liberal, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, sistim Presidensiil, sistim Parlementer, Bentuk kesatuan, Bentuk Federasi sebagai sarana, fasilitas, kendaraan untuk menegakkan, memberlakukan Syari’at Islam, berikut dengan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Musthafa Muhammad Thahhan, dalam salah satu kunjungannya ke Indonesia, pernah menanyakan “Mengapa kita tidak menafsirkan kata “Ketuhanan” (Sila pertama dari Pancasila) sebagai agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk ? Mengapa kita tidak menafsirkan kata “Indonesia” (sila ketiga dari Pancasila) sebagai negeri yang kita bela dan kita lindungi ? Mengapa kita tidak memandang kata “Demokrasi” sebagai kehendak mayoritas umat Muslimin ? Mengapa kita tidak melihat persalan dengan pandangan yang lebih luas, dan menggantikan keberadaan Pancasila – seperti yang dikehendaki penganutnya, sebagai kerangkeng yang memenjarakan diri didalamnya – menjadi argumen yang menguntungkan kita, bukan memojokkan kita ?” (“Menuju Gerakan Islam Modern”, Era Intermedia, Solo, 2000:60).\

Kita tak pernah memahami hakikat (wujud, arti, makna, tujuan, esensi, eksistensi) “sistim Demokrasi” yang membuka peluang tegaknya, berlakunya “Syari’at Islam” (Hukum Islam, Perundang-undangan Islam). Bahkan kita – menurut Anhar Gonggong – kurang paham tentang pelaksanaan sistim pemerintahan demokrasi (parlementer) liberal. Disamping budaya politik sentralistik yang telah terhunjam berurat berakar yang tercermin didalam memberikan dukungan dalam bentuk primodialistis (REPUBLIKA, Kamis, 20 Januari 2000, hal 6, “Negara Federal dan Kesempatan yang Dipaksa Hilang”). Budaya politik sentralistik ini mencekal bentuk negara federal dan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan, meskipun sejarah mencatat bahwa “Dengan sistim negara kesatuan selama ini, sudah terbukti bahwa rakyat Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 juta ini, sulit mendapat kesejahteraan yang menjadi haknya”. “Apakah lantas hal ini harus kita ulangi lagi dengan tetap mempertahankan negara kesatuan ?” tanya YB Mangunwijaya (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hal 7, “Negara Federal : Mungkin Atau Sepatutnya Bagi Indonesia ?”). Sejarah mencatat bahwa “Setiap UUD-45 (tentu juga dengan bentuk Negara Kesatuannya) diberlakukan, muncul ketidakadilan, kediktatoran, kesewenang-wenangan”, kata Prof Dr Harun alRasyid (SABILI, No.5, Th.VI, 16 September 1998, hjal 22-24, “UUD-45 Bisa Diganti”). Budaya politik sentralistik membuat kita menelan mentah-mentah UUD-45 (dengan bentuk Negara Kesatuannya) sebagai suatu kebenaran mutlak. Kita tak pernah mau kritis menggunakan logiaka mempertanyakan, untuk kondisi riil masyarakat Indonesia kini, manakah yang lebih cocok, bentuk negara kesatuan ataukah bentuk negara federasi.

Seruan/wacana Federasi-Plurasi hendaknya diawali dengan sosialisasi otonomi daerah yang diperluas sebagai embrionya, seperti yang diharapkan oleh Imam Addaraqutni (REPUBLIKA, 9 November 1999). Daerah diupayakan lebih dulu agar memiliki kewenangan/kekuasaan/kedaulatan yang agak luas dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketertiban, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertambangan, kehutanan, kehakinan dan kewenangan memberlakukan Syari’at islam (AlChaidar : “Wacana Ideologi Negara Islam”, Darul Falah, Jakarta, 1999:40, SABILI, No.24, Th.VII, 17 Mei 2000, hal 66-80, “Telaah Utama”, No.7, Th.VII, 20 September 2000, hal 18-23). Otonomi penuh, diusulkan Yusril Ihza Mahendra, Andi A Malarangeng, Ichsalul amal untuk diberikan pada propinsi *MERDEKA, Selasa, 3 November 1998). Sedangkan kewenangan/kekuasaan/kedaulatan pemerintah pusat dibatasi, terbatas hanya dalam menyelenggarakan urusan yang menyangkut kepentingan nasional, seperti bidang politik luar negeri, kebijakan moneter dan pertahanan (REPUBLIKA, 6 Desember 1999, 25 Febryuari 2000). Seruan/wacana Federasi-Plurasi ini hendaknya disampaikan dalam bahasa politik kepada pimpinan parpol (poliotisi), media cetak (media informasi), dan para pakar (akademisi) HTN (Hukum Tata Negara).

Ide federasi, pertama kali diangkat ke permukaan oleh Mohammad Hatta, ketika ia mendeklarasikan PNI-Baru pada tahun 1932. Dan kini sejak empat tahun lalu digulirkan kembali antara lain oleh Harun Alrasid, YB Mangunwijaya, Adnan Buyung Nasution, Faisal Basri, Anhar Gonggong. Namun semuanya, termasuk Amien Rais dengan PANnya tak pernah secara gigih, serius mengusung ide federasi secara konstitusional ke dalam Sidang PAH-I MPR yang membahas amandemen UUD-45. Ide federasi tetap tinggal sekadar wacana, tak pernah sampai menjadi kekuatan dalam kancah politik nasional. Tak seorang pun oara oendukung ide federasi itu yang menyatakan, memaparkan cara-cara, langkah-langkah agar daerah (seperti juga pusat) masing-masing mempunyai konstitusi sendiri, pemerintah sendiri, DPR sendiri (“Tatanegara Umum”, Solo, 1948:6-7), Moh Djuana dan Sulwan : “Tatanegara Indonesia”, JB Wolters, Djakarta, 1957:19). Akibatnya ada pihak yang menanggapi ide bentuk negara federal yang dikemukakan Anhar Gonggong dengan mengatakan “Silakan Anda bermimpi dan bermimpi” (REPUBLIKA, Kamis, 20 Januari 2000, hal 6).

Sementara bagi Yusril Ihza Mahendra, Andi A malarangeng, Ichlisul Amal, otonomi penuh (yang diberikabn pada propinsi) merupakan pilihan terbaik, sedangkan federasi merupakan pilihan yang tidak tepat bagi bangsa Indonesia dalam kondisi saat ini. Tentu saja selama era budaya politik sentralistik (budaya politik mengacu ke atas, demokrasi ala Indonesoia), maka semua kekuasaan itu terpusat pada pemerintah pusat, tak pernah terbagi ke daerah. Kekuasaan pemerintah pusat ini diperoleh (dipindahkan) dari Belanda, seperti tertera secara eksplisit dalam naskah Proklamasi RI, bukan diperoleh dari “du contract social” seperti dipahami oleh Jean jacques Rousseau.

Sesuai dengan sejarah terjadinya negara Indonesia itu yang mengikuti teori pemindahan kekuasaan (seperti dalam naskah Proklamasi) maka yang berdaualat adalah negara (teori kedaulatan negara), dan bukan rakyat yang berdaulat (teori kedaulatan rakyat) (Moh Djuana dan Sulwan : “Tatanegara Indonesia”, JB Wolters, Djakarta, 1957:11-13, Prof A Hasymy : “Nabi Muhammad saw sebagai Panglima Perang”, Mutiara Sumber Widiya, Jakarta, 2001:21).

Menurut Andi A Mallarangeng, gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federasi dari awalnya sudah jelas akan mengalami kesulitan. “Paling tidak, untuk menjadi federasi, kita harus nmulai dari pembentukan negara-negara yang berdaulat dulu. Lantas, dari situ baru kita jadikan negara federasi Indonesia”, katanya. (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hal7, GATRA, 20 Novwember 1999, hal 34-35).

Dalam presentasinya, YB Mangunwijaya melihat bahwa keinginan untuk membentuk negara federasi adalah rangkaian dari tuntutan global masyarakat dunia, tapi, tidak saat ini. Secara tegas dikemukakan, bahwa dengan fewderasi, maka masyarakat yang ada di daerah akan bisa menentukan kedaulatan sendiri, praktek-praktek KaKaEn akan bisa dihapus, kekuasaan akan terbagi ke daerah, apa yang menjadi milik daerah akan dipergunakan untuk kesejahteraaan daerah. Untuk masa depan, negara kesatuan akan berbahaya, karena negara kesatuan bisa menciptakan sentralisme. Dengan sistim negara kesatuan, daerah sulit mendapat kesejahteraan yang menjadi haknya. Federasi yang dikehendakinya adalah federasi yang berlandaskan jiwa nasion (bangsa) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hal 7). Motivasi federasi masa kini adalah untuk kesejahteraan daerah (asspirasi rakayat), berbeda dengan motivasi masa lalu (masa RIS), yaitu untuk kepentngan Belanda yang dirancang Dr HJ van Mook (REPUBLIKA, Minggu, 14 November 1999, hal 7, “Federasi : Dulu Ditolak, Kini dituntut, oleh Alwi Shahab, Kamis, 20 Januari 2000, hal 6, “Negara Federal dan Kesempatan Yang dipaksa Hilang”, oleh Anhar Gonggong).

2 Negara Federasi Versi Abdullah Hehamahuwa

“Sekali waktu saya mengusulkan supaya bentuk negara republik dirobah menjadi federasi. Alasan saya : kalau dengan sistim sekarang, Islam tidak dapat dikembangkan sekalipun di dalam Ddekrit 5 Juli 1959 disebutkan Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan daripada Pancasila, namun pelaksanaannya macet. Malah Pemerintah melihatnya sebagai tindakan subversif. Tetapi kalau negara berbentuk federasi, maka di propinsi-propinsi yang rakyatnya mayoritas Islam dan taat pengamalannya, maka syari’’t islam bisa diberlakukan secara efektif. Pak natsir terdiam, seperti merenung jauh. Sebagai pencetus ide negara kesatuan, saya fikir tentu Pak natsir marah. Ternayata beliau hanya menjawab “”emang untuk wilayah Indnesia yang begini luas, mungkin cocok sebagai negara federasi. Tapi kita harus memperhatikan aspek persatuan seluruh rakyat Indonesia, kalau negara dirubah menjadi federasi. Artinya kita mendahulukan kepentingan seluruh bangsa daripada golongan sendiri”.

“Mungkin inilah salah satu kelemahan bapak-bapak yang dinilai generasi muda Islam sekarang ini”, saya membantah. Saya lihat wajah pat natsir menjadi merah. Maksud saya “bapak-bapak terlalu berbaik sangka terhadap lawan sementara lawan tidak berbaiksangka kepada bapak-bapak”. Keadaan sedikit menjadi tegang. “memang, kita dilarang untuk berburuk sangka kepada orang lain, itu kalau sesama Muslim. Tapi kalau terhadap orang kafir, lain ceritanya”.

“Memang, keadaan dulu lain sekali dengan yang sekarang”. Pak Natsir coba menjelaskan latar pemikiran dan kondisi masa itu. “Tapi kalau otomisasi daerah dilaksanakan secara seperti yang diperjuangkan PRRI dulu, maka kepincangan seperti sekarang tidak muncul”, tambah beliau. *MEDIA DAKWAH, Mei 1993, hal 31).

3 Tak Perlu Satu partai Islam

Partai-partai islam tak perlu disatukan, digabungkan. Yang diperlukan adalah Forum Silaturrahmi untuk menyamakan visi, misi, persepsi perjuangan. Partai-partai Islah harus punya tujuan yang sama, yaitu untuk menegakkan Kalimatullah. Asas perjuangan yang sama, yaitu islam. Usha untuk mencapai tujuan disesuaikan dengan realitas situasi kondisi, dan kapasitas kemampuan masing-masing partai Islam, dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Antara lain mengganti UUD-45 secara konstitusional dengan UUD yang Islami. Merubah Negara Kesatuan secara konstitusional menjadi Negara Federasi. Merubah Kedaulatan Presiden (Presidentil) secara konstitusional menjadi Kedaxulatan Rakyat (parlementer). kAbinet parlementer adlah lebih sesuai dengan realitas dan sistim multi-partai. Tak perlu ada sumpah jabatan. Tak ada sanksi hukum bagi pelanggara sumpah jabatan. Jadikan Mushaf (Qur:an) untuk rujukan kebijakan, bukan untuk seremonial sumpah jabatan. (2-6-2000).

4 Kritik Andi Krisna Himawan terhadap ide Negara Federasi

“Saya ingin mengkritik artikel anda di Al-Islam online tentang menegakkan kalimatullah. Disitu anda mengusulkan bahwa Negara Kesatuan diganti menjadi Negara Federal. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang memerintahkan untuk membentuk Negara Daulah Khilafah. Kemudian anda juga mengusulkan untuk merubah Kedaulatan Presiden menjadi Kedaulatan Rakyat. Hal ini jelas sangat bertwentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal itu anda akan menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler sama dengan negara Islam lainnya. Perlu anda ketahui bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang menjadi negara islam termasuk negara-negara Arab (semuanya adalah negara negara sekuler). Menurut ajaran Islam, kedaulatan itu di tangan Allah sebagai pembuat syara’, sedangkan kekuasaan ditangan umat yang diwakili oleh seorang Khalifah. Islam memerintahkan untuk menggnakan sistim politik Amar ma’ruf nahi Munkar, bukan sistim Demokrasi Liberal seperti yang dianut oleh negara kita ini. Sistim Demokrasi liberal hanya akan membuat situasi politik menjadi semrawut dan tidak menentu persis dengan yang dialami oleh negara kita saat ini. Semua elit politik (Amien Rais, Gus Dur, Akbar, Yusril, Megawati) adalah orang-orang sekuler. Melihat kenyataan ini. (5 April 2001, 20:16:06).

5 Pengangguran dan desentraalisasi

Kini, di antara penganggur ada yang disebut sebagai penganggur intelektual. Sehubungan dengan ini sekonyong-konyong timbul pertanyaan, apakah masalah penganggur ini dapat diselesaikan di masing-masing daerah, dengan kata lain dalam sistim desentralisasi (bukan dalam sistim sentralisasi). Karena awam, maka pertanyaan tersebut tak mendapatkan jawaban. Kepada para pakar diharapkan untuk dapat menjelaskan apakah ada kaitan/hubungan antara pengangguran dengan sistim (desnetralisasi atau sentralisasi) ? (7-7-1997).

6 Presidentil ataukah parlementer ?

Selama orde lama (Demokrasi Terpimpin) dan orde baru (Demokrasi Pancasila), kita berada dalam sistim presidentil. Dalam sistim presidentil dengan UUD-45nya, yang berkuasa, yang berdaulat adalah presiden. Sistim presidentil dengan UUD-45nya sangat disenangi, disukai oleh presiden dan militer. Sistim presidentil dengan UUD-45nya bersifat “concentration of power” (akumulasi kekuasaan). Ia sangat memungkinkan terbukanya peluang bagi terjadinya kediktatoran-konstitusional, kesewenang-weangan dan ketidak-adilan-legal. Akibatnya muncul malapetaka politik, ekonomi, dan lain-lain. Dalam praktek tatanegara, setiap UUD-45 diberlakukan, yang muncul adalah pemerintahan diktator (Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila) (SABILI, No.5, 16 September 1998, hal 22-24).

Ini disebabkan karena dalam UUD-45 hanya tiga pasal yang menjamin hak-kemeerdekaan warganegara (pasal 27-29), dan tak ada pasal yang mengatur hal-hal yang terlarang dilakukan oleh penguasa, juga tak ada pasal yang mengatur wewenang dan tatacara mengadili penguasa yang bersalah, seperti melakukan praktek KaKaEn yang dilegalisir dengan memanipulasi konstitusi, atau menetapkan kebijakan, atau pemberian fasilitas yang menguntungkan diri sendiri, atau keluarga, atau kolega.

Sebaliknya dalam sistim parlementer dengan UUDS-50nya, yuang berkuasa, yang berdaulat adalah parlemen, DPR, rakyat. Dalam UUDS-50, hak-hak dan kebebasan dasar manusiaz tercantum secara rinci (pasal 27-35), dan terdapat pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang terlarang dilakukan ole penguasa (pasal 11-12), juga terdapat pasal yang mengatur wewenang dan tatacara mengadili penguasa, pejabat, petinggi yan g melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran (pasal 106).

Agar rakyat yang berdaulat, maka sistim presidentil harus diganti dengan sistim parlementer. Untuk itu harus menunaikan ayat 2 Aturan Tambahan UUD-45 secarakonsekwen, yaitu agar “dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan UUD”. UUD yang ditetapkan haruslah yang memberikan kedaultan, kekuasaan besar pada rakyat, DPR, parlemen, bukan yang memberikan kedaulatan, kekuasaan besar pada presiden.

Lembaga perwakilan rakyat hendaknya cukup satu saja, yaitu DPR, dan anggotanya tak ada yang diangkat, seluruhnya dipilih melalui pemilu yang bersih, tanpa rekayasa, tanpa litus, tanpa indoktrinasi. Dengan demikian Presiden bertanggungjawab pada DPR, karena rakyat, DPR itulah yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi, yang mewakili rakyat melalui pemilu yang bersih. (15-9-1998)

7 Presidentil dan Parlementer di mata Hatta

Semangat yang ultra-demokratis yang merajalela dalama dada pemimpin-pemimpin partai mengubah sistim pemerintahan dari pemerintah presidensiil yang tertanam didalam UUD-1945 menjadi kabinet parlementer. Sistim kabinet parlementer sepewrti yang berlaku di Eropah Barat, dimana Pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen, orang anggap lebih demokratis dari sistim pemerintah presidensiil. Orang lupa, bahwa Indonesia dalam masa peralihan ke pemerintahan nasioal yanbg demokratis perlu akan suatu pemerintah yang kuat. Sejarah Indonesia sejah proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan bahwa pemerintah yang kuat di Indonesia ialah pemerintah presidensiil dibawah dwitunggal Soekarno-Hatta. Lahirnya idee dwitunggal di waktu itu bukanlah suatu hal yang dibuat-buat, melainkan suatu kenyataan yang dikehendaki oleh keadaan.

Di masa Republik Indonesia yang pertama itu telah dicoba mengubah sistim pemerintah presidensiil menjadi sistim kabinet parlementer yang dipimpin o;leh seorang perdana menteri yang bwertanggungjawab kepada Badan pekerja Komite nasional Pusat (catatan : Hatta mengeluarkan maklumat No.X 16 Oktober 1945). Alsan yang dikemukakan ilah supaya presiden dan Wakil Presiden tetap dan tidak terganggu gugat didalam memimpin negara Presiden diperlindungi oleh Kabinet yang bertanggungjawab politik, yang setiap waktu dapat diganti kalau perlu. Tetapi dalam praktik ternyata bahwa bukan kabinet yang memperlindungi Presiden dan Wakil Presiden, memagari mereka dengan tanggungjawabnya, melainkan sebaliknya. Dimana-mana Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak dengan mempergunakan kewibawaannya untuk memperlindungi kabinet dari kecaman dan serangan rakyat yang tidak puas. Samapi ke dalam sidang Komite nasional; Pusat. Wakil Presiden terpaksa bersuara untuk mempertahankan politik pemerintah yang digugat dan dikecam sehebat-hebatnya oleh berbagai golongan didalamnya. Dan pada saat yang genting seperti dengan peristiwa 3 Juli 1946 orang berpegang kembali kepada Kabinet Presidensiil. Demikian juga sesudah penandatangan Perjanjian Renville pada permulaan perpecahan 48 yang menimbulkan perpecahan beszar dan pertentangan politik yang hebat dalam masyarakat, orang kembali kepada pemerintah presidensiil dibawah Wakil Presiden. Pemerintah itulah yang stabil sampai pada pemulihan kedaulatan pada akhir tahun 1949 oleh Nederland.

Tetapi sesudah itu semangat ultra-demokratis muncul kembali. Dalam UUD-`1950 ditetapkan sistim kabinet parlementer. Dwitunggal Asoekarno-hatta dijadikan simbol negara belaka dalam kedudukan Pr3esiden dan Wakil Presiden yang konstitusionil, yang tidak dapat diganggugugat. “Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijksanaan pemetrintahg, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Dan mulai saat itu tamatlah pada hakekatnya sejarah dwitunggal dalam politik Indonesia.

Negara baru yang dibentuk dari menggabungkan 16 negara bagian Republik Indonesia Serkat menurut keputusan KMB menjadi suatu negara kesatuan yang daerahnya meliputi seluruh Indonesia dengan Irian Barat sebagai daerah sengketa, – negara baru ini akan menghadapi seribu satu soal dan kesulitan. (cacatatan : Hatta ikut dalam perundingan KMB 23/10-2/11 1949). Justru pada saat itu dua orang ang benar-benar mempunyai kewibawaan dibebaskan dari pimpinan negara yang riil dan dijadikan simbol belaka.

Sebenarnya ada suatu pertentangan perasaan dari dalam yang sukar mengatasi. Sistim dwitunggal itu sudah menjadi suatu mitos yang mempengaruhi jalan pikiran bangsa kita. Dalam alam pikiran rakyat yang banyak, segala kesulitan akan dapat diatasi selama dwitunggal itu berada diatas pucuk pimpinan negara. Sebaliknya orang ingin mempunyai suatu sistim pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu dimana Pemerintah bertanggungjawab kepada parlemen setiap waktu. Menurut jalan pikiran ini, diantara badan-badan yang kerjasamaa dalam melakukan pemerintahan, Parlemen dan Pemerintah, Parlemenlah yang kuat. Sistim itu tidak jalan terhadap dwitunggal dengan kewibawaannya yang besar terhadap rakyat. Dalam pada itu ada pula aliran yang berpendapat, bahwa figur oang yang dua itu akan menjadi penghalang bagi tenaga-tenaga politik baru untuk maju kemuka. Ini merugikan bagi latihan demokrasi. Sebab itu perlu mereka meluangkan tempat dalam kekuasaan politik bagi pemimpin-pemimpin yang lain itu.

Segala pertimbangan itu melupakan yang lebih besar dan mendesak di waktu itu, yaitu bahwa negara perlu akan suatu pemerintah yang kuat yang mempunyai kewibawaan besar untuk mengatasi berbagai kesulitan. (PIKIRAN RAKYAT, Selasa, 3 mei 1960, dari PANDI MASJARAKAT, No.22, Mei 1960, tentang : “Demokrasi Kita”, oleh Dr Mohammad Hatta).

8 Komunisme Dalam Demokrasi

Kecaman terhadap intoleransi agama didasarkan atas alawsan yang seopele. Pertama-tama harus disadari bahwa toleransi ada batasnya. Jika toleransi tak ada batasnya, maka “intoleransi” pun harus ditenggang tanpa reserve. Tetapi tidak demikian halnya. Toleransi adalah berkah kebudaaan, akan tetapi bukanlah suatu nilai yang mutlak. Bilamana hidup seorang insan terancam, maka ia tak dapat membiarkannya. Jika kehidupan sesuatu masyarakat dibahayakan, juga tak dapat dibiarkan. Demikian pula manakalah kehormatan penguasa negara terancam oleh pengkhianatan, ia tak dapat ditolerir.

Bertrand Russel mengatakan, bahwa demokrasi tak dapat mentolerir komunisme dengan pemilihan yang demokratis. Beliau menulis : “Kita menyatakan menganut demokrasi, akan tetapi sekaligus kita juga berkata bahwa kita tak dapat mentolerir parlemen baru-baru ini dimana terdapat mayoritas komunis, sebab kita khawatir akan kekacauan yang akan kita hadapi dimasa depan. Sebenarnya hal ini bukanlah barang baru lagi. Apakah yang akan dilakukan oleh para pendukung demokrasi apabila mayoritas telah memberikan ssuaranya menentang demokrasi ? Saya kira jawabnya ialah bahwa demokrasi memberi kesempatan yang legal untuk menukar pandangan, dan adalah anti demokrasi untuk membiarkan sekelompok klik rakyat sementara untuk mempertahankan kekuasaannya secara tak terbatas …””

Pembicaraan ini menyinggung masalah yang penting sekali tentang batas-batas kemerdekaan dan toleransi. Nathaniel Micklem, dalam uraiannya dimuka BBC mengatakan : “Memang seharusnya terdapat pembatasan terhadap kemerdekaan. Umpamanya apakah kita dapat mengizinkan sekolah komunis didalanm ssistim pendidikan nasional kita. Jawabnya adalah jelas : “Tidak” dengan alsan bahwa adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan kesatunan nasional danb memperhatikan bahwa pendidikan akan menghasilkan warganegara yang baik untuk mendapatkan tempat dalam tradisi negeri kita. Sekolah-sekolah komunis bermaksud untuk mendidik anak-anak menjadi buruk, bahkan menyesatkan dari pandangan suatu jenis kehidupan nasional yang kita kehendaki. Dalam hal ini kita berkata denan tegas : “Tidak”. Perbedaan kita denganb negara-negara otoriter adalah tidak mutlak, adalah mereka yang tak dapat mentolerir perbedaan pendapat dan kita hanya bersedia bertindak dengan rasa enggan sebagai cara yang terakhir”.

Karena itu kita terpaksa menarik kesimpulan bahwa toleransi mempunyai batas dan sesuatu masyarakat atau negara tak dapat mentolerir segala-galanya, misalnya ancaman terhadap kesatuannya, keutuhannya atau kehidupannya. Dan mereka yang menyamaratakan tuduhan tentang intoleransi haruslah tahu bahwa mereka berdiri diatas dasar yang goyah. (Khurshid Ahmad : “islam lawan Fanatisme dan Intoleransi”, Tintamas, Djakarta, 1968:5-7).

9 Islam di Indonesia dan Semenanjung

Di Indonesia dan Semenanjung, Hukum Islam tidaklah dipandang asing. Hukum Islam pernah diberlakukan sebagai hukum positip di sebagain terbesar wilayah Indonesia dan Semenanjung (Melayu). Hanya penguasa penjajahan kolonial Barat nasrani pernah mengasingkan Hukum Islam dari bumi Indonesia dan Sem,enanjung. Aspirasi memberlakukan kembali Hukum Islam sebagai Hukum Positip di Indonesia dan Semenanjung hanya sebagai pengulangan sejarah (l’histoire repeate, hak sejarah).

Wilayah Indonesia dan Semenanjung tetap sebagai negeri Muslin secara nyata, karena dahulu pernah diperintah oleh kerajaan-kerajaan Muslim. Demikian pendapat mufti Hadramaut ketika ditanya tentang status tanah jajahan Hindia Belanda yang dinukil oleh Abdurrahman Wahid dalam PESANTREN, jakarta, No.2/Vo.II/1985, hal 4.

Hamka menukil bahwa Sulthan hasan Bulqiyah Brunei (1605-1619) menyalin hampir keseluruhan “Qanun Mahkota Alam Aceh” untuk dijadikan Undang-Undang Negeri Berunai. Demikian tercantum pada PANJI MASYRAKAT, No.`197, 15 April 1976, hal 129, dan No.537, 21 April 1987, hal 60.

KH Sirajuddin Abbas menukil, bahwa mulai tahun 1772 yaitu ketika Syeikh Muhammad Arsyad alBanjar kembali di martapura, diberlakukan Hukum Islam berdasarkan Madzhab Syafi’I di wilayah Kerajaan Banjar. Hukum ini dijadikan sebagai Hukum Pemerintahan, terutama sebagai sumber pokok dalam membuat undang-undang dan peraturan Pemerintah, berdasarkan Qur:an dan hadits. Salah satu kitab Fiqih karya Syeikh muhammad Arsyad alBanjar adalah Sabilil Muhtadin yang dicetak bersama kitab shirathal Mustaqim karya Syeikh Nuruddin arRaniri. Demikian tercantum dalam kitab “Tabaqat Syafi’I”, karya KH Sirajuddin Abbas, hal 422.

10 Sakralisasi Negara Kesatuan menyuburkan isme daerah

“Menjalin persatuan dan kesatuan” adalah motto, semboyan dari televisi RI. Persatuan dapat dipadankan dengan united dalam bahasa Inggeris yang mengandung pengertian aliansi, asosiasi, kombinasi, unifikasi. United pun berkonotasi serikat yang juga mengandung pengertian federasi, aliansi, kombinasi, unifikasi, uni. Dengan demikian persatuan sepadan dengan serikat daan federasi. Sedangkan kesatuan dapat dipadankan dengan unity, unit dalam bahasa Inggeris.

Motto, semboyan Republik Indonesia adalah “bhinneka tungggal ika”, yang sepadan dengan “e pluribus unum”, moto, semobyan Amerika Serikat. Bhinneka dapat dipadankan dengan persatuan, serikat, federasi. Sedangkan ika dapat dipadanakan dengan kesatuan. Mempertentangkan antara federasi dengan kesatuan sama saja dengan mempertentangkan antara persatuan dengan kesatuan. Baik federasi maupun kesatuan adalah sama-sama dalam area bingkai “bhinneka tunggal ika”.

Tetapi paham unitarisme memang berbeda jauh dengan paham federalisme. Paham unitarisme menghendaki negara kesatuan yang sentralistik, yang kekuasaannya serba terpusat. Di awal berdemokrasi, paham unitarisme ini digandrungi oleh kaum Republikein yang saat itu belum sempat dipahami sentralistik sebagai sentralisme (akumulasi kekuasaan). Federalisme adalah paham yang menghendaki negara persatuan yang desentralistik, yang kekuasaannya serba terbagi, yang menghindari munculnya akumlasi kekuasaan. Di negara yang wilayahnya sangat luas, paham federalisme sangat disukai oleh yang matang berdemokrasi.

Dalam negara kesatuan (yang tak sentralistik), hak otonomi daerah diperoleh dari belas kasihan pemerintah pusat. Kepala daerah adalah sebagai pegawai pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya terserah pada kekuasaan sentral (pusat). Tak punya wewenang sendiri. Dalam negara persatuan (negaraa serikat), hak mengatur urusan negara bagian adalah hak aslinya. Kepala negara bagian tidak diangkat oleh pemerintah federal, jadi bukan pegawai pemerintah federall. Penyelenggaraan pemerintahan terbagi antara pemerntah federal dan pemerintah negara bagian, yang masing-masing berkuasa penuh dalam lapangan massing-masing. Mempunyai UUD dan UU biasa, serta pengadilan sendiri. Dalam negaraa bagian terdapat satu hubungan kesamaan sosiologis yang paling dominan. Kesamaan sosiologis itu bisa berupa kesamaan etnis, tradisi, agama, bahasa, budaya, tingkat sosial-ekonomi, atau yang lain. Tak perlu mensakralkan Negara kesatuan. Memang sangat sukar sekali membebaskan, melepaskan diri dari sakralisasi yang sudah mengikat jadi fanatisme dalam bentuk lain (righ or wrong my country). Kini yang diperlukan adalah menentukan alternatif yang dapat mengakomodasi segala perbedaan kondisi alam, etnis, tadisi, agama, bahasa, budaya, tingkat sosial-ekonomi untuk Indonesia masa Depan yang berbingkai keseragaman dalam keberagaman (bhinneka tunggal ika) yang mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat secara adil, dan bukan hanya “to make rich people richer”. (8-9-1998).

11 Sakralisasi Negara Kesatuan

Konstitusi UUD-45 bersikap mendua. Bentuk negara adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan adalah republik (pasal 1:1). Tapi lembaga legislatif terdiri dari MPR (lembaga tinggi ?) dan DPR (lembaga rendah ?) (pasal 2-3, pasal 19-22). Ada anggota legislatif yang dipilih, ada pula yang diangkat, yang punya hak istimewa, terdiri dari utusan daerah dan golongn.

Dari manakah dipungutnya konsep MPR sama dengan DPR Plus (pasal 2:1) ? apakah dari Sriwijaya/majapahit, Demak/mataram, House of Lords/house of Commons, Senat/Congres ? Kenapa harus ada yang diangkat disamping yang dipilih ? Mana yang lebih tinggi kedudukan yang diangkat atau yang dipilih ? kenapa tak semua warga sama-sama berhak memilih dan dipilih ? Kenapa lembaga legislatif itu harus dua (DPR dan MPR(, dan tidak satu saja ? Apakah cocok untuk republik (seperti Indonesia) ? Ataukah hanya cocok untuk monarki (seperti Inggeris, Belanda) ? Apakah cocok untuk negara kesatuan (seperti Indonesia) ? Ataukah hanya cocok untuk negara serikat (seperti AS, US, RIS) ? Tak pernah dibicarakan tentang untung-ruginya dua lembaga legislatif. (10-11-1999).

12 Republik menjadi union

Haruskah Republik ini menjadi union dari puing-puing kerjaan Hindu, Islam, jajahaan Katholik, Protestan dan RIS ? Wahana UMMAT No.9/Th.i/30 Oktobwer 1995 antara lain mengungkapkan ambisi Uskup Belo (yang dicalonkan menjadi penerima hadiah di bidang perdamaian) untuk menjadikan Timtim sebagai Daerah Khusus katholik, dengan cover JARINGAN ANTI RI dan Islam.

Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika (simak juga E Pluribus Unum) pada hakekatnya tak keberatan dengan ambisi Belo (yang mbalelo apakah WNI atauakah warga Vatikan ?) itu asalkan daerah lain pun memperoleh hak yang sama secara adil. Dengan demikian biarlah tumbauh Daerah Khusus Kristen di papua merdeka, Malauku Selatan, Indonesia Timur, manado, Toba, dan Daerah Khusus Hindu Budha di Bali, Tengger, Badui, Daerah Khusus Pelbegu di Nias, Mentawai, Enggano, Toraja, dan Daerah Khusus islam di Aceh merdekaa, yogyakarta, jakarta, bekas kerajaan Islam di Nusantara, dan sisanya adalah Daerah Khusus Pancasila. Semuanya dalam Republik Indonesia.

“Kita sih oke-oke saja, tapi harus ada kompensasinya, artinya, kalau Timtim dijadikan basis Katholik, maka Jakarta sebagai basis islam, dan Bali sebagai basis Hindu Bali”. Demikian ungkap KH Nur Muhammad Iskandar SQ (Idem, hal 39).

Ada yang punya pandangan bahwa wilayah kediaman rumpun bangsa Indonesia itu meliputi Hindia Belanda, Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Timor Timur dan Pilipina. Ada pula yang memasukkan Irian ke dalam Indonesia, dan ada pula yang keberatan menerimanya. Di samping itu ada pula yang menolak Pilipina dimasukkan ke dalam Indonesia (Logemann, 1983:26-27). (4-3=1996).

13 Hak Menentukan Nasib Sendiri

Alinea pertama Pembukaan UUD-1945 berbunyi : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

Tak pernah diperkenalkan/diumumkan siapakh pencetus/perumus alinea tersebut. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Tan malaka dan Ir Soekarno hanya dikenal sebagai perintis “Menuju Republik Indonesia Merdeka”, dan pelopor penggerak massa aksi, pengobar semangat perjuangan melawan kolonialisme (KOMPAS, Jum’at, 11 Juli 1980, hal V, Kedaulatan Rakyat versus Machtsvorming dan Massa-aksi, oleh G R Pantow, Rabu, 13September 1995, hal 5, Proklamasi. Lalu (?) 1, oleh YB Mangunwijaya).

Muhammad Rasulullah dikenal sebagai pelopor, penganjur, pembebas, pembebasa perbudakan. Abraham Lincoln (1809-1865) dikenal sebagai seorang demokrat sejati yang anti perbudakan dan yang sempat jadi presiden Amerika Serikat (1860-1865) (HAI, )2.VIII.1984, edisi khusus, hal 47, Abrahm Lincoln). Thomas Hobes (1588-1679), John Locke )1662-1704), Baron de Charles Montesquieu (1689-1755), Jean jacques Rousseau (1712-11778) dikenal sebagai filosof, tokoh pemikir ajaran Kedaulatan sebagai hak Rakyat (demokrasi). (Proklamasi dan Konstitusi RI oleh Mr Muhammad Yamin, 1952, hal 62, 71, 78). Karl marx (1818-1883), Friedrich Engels (1820-1895) dikenal sebagai pelopor, penganjur, propagandis penghapus kelas borjuis kapitalis. (Dasar-Dasar Ekonomi dalam islam, oleh ZA Ahmad, 1952, hal 69,87).\

Presiden Amerika Serikat Woodrwo Wilson dikenal sebagai orang pertama yang merumuskan, mengemukakan, mengumandangkan bahwa “tiap-tiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri” (right of self determination). Tiap bangsa berhak menentukan sendiri nasibnya (The right of determination) dimasukkan kedalam Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang dihasilkan dari pertemuan Perdana Menteri Inggeris Winston Cchurchil dan Presiden Amerika Serikan Franklin Delano Rosevelt di lepas pantai New Foundland pada 9-14 Agustus 1941, yang dibelakang hari disetujui pula oleh Stalin, Perdana Menterti Soviwet Rusia. (Tan Malaka : “Dari penjara Ke penjara”, III, 1948:32).

Sebagai kelanjutan dari Atlantic Charter disusun Charter for Peace (Piagam Perdamaian) pada tanggal 26 Juni 1945, yang isi pokoknya ilah bahwa tiap bangsa mempunyia hak menentukan nasibnya sendiri (Right of Self Determination) (Y Wiramintarja/Djuhaeni : “Sejarah Kita & Dunia Sepanjang masa”, 3B, 1980:10-11).

Menurut Ginanjar, untuk menjadi seorang ekonom yang baik, paling tidak harus pernah membaca “Das kapital” karya Karl marx. Dan untuk menjadi ahli politik harus membaca “Mein Kampf” dari hitler (KOMPAS, Selasa, 30 Mei 1995). (Juga termasuk membaca “Il Principe” dari machiavelli ?). Khusus di kalangan Islam yang harus dibaca adalah alQur:an dan alHadits.

Tak pernah ada seorangpun yang dikenal/diberitakan pernah mengumandangkan secara lantang penuh peri kemanausiaan dan keadilan bahwa “penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan”, baik sesama ras, etnis maupun idiologis.

Indonesia pernah tampil menduduki kursi Ketua Gerakan Non-Blok, dan juga tampil sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan PBB (UNO). Barangkali pada tempatnyua Indonesia gigih aktif membudayakan, memasyarkatkan alinea pertama Pembukaan UUS-1945 tersebut diatas ke seantero masyarakazt internasional sebagai konsensus bersama diantara negara anggota PBB. Serta berperan aktif mendesak negara-negara akolonial (yang masih mempunyai jajaaahan) untuk segera melepaskan semua jajahannya tanpa syarat apapun. Dan mendukung secara penuh, baik moril maupun materiil, perjuangan bangsa-bangsa terjajah yang dicap separatis untuk bebas merdeka menentukan naasibnya sendiri, tnapa campur pihak mana pun, seperti Moro, patani, Tamil, kashmir, Chetnia, Irlandia, Sinkiang, Spratly, dan lain-lain. (15-9-1995).

14 Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan negara Amerika Serikat adalah E PLURIBUS UNUM (dari banyak menjadi satu). Semboyan negara Republik Indonesia adalah BINNEKA TUNGGAL IKA (walaupun berbeda-beda tetapi satu jua, yang dipetik dari seloka Mpu Tantular dalam kaitan kesatuan Bodhi-Syiwa). Dari sudut pandang berbangsa dana bernegara, wajah BHINNEKA ini tampak tampil dalam wajah-wajah peserta Pemilu pertama. Dalam perjalanan sejarahnya, wajah-wajah BHINNEKA ini tereduksi di arena politik berbangsa dan bernegara. Karena tak sabar dengan debat demokratis, Presiden Soekarno dan Angkatan Darat membubarkan Konstituante hasil Pemilu pertama pada 1959.

Dengan gagasan “Demokrasi Terpimpin”, wajah BHINNEKA tereduksi ke dalam NASAKOM (nasionalis, Agama, Komunis) yang merupakan realisasi pengejawantahan tiga aliran ideologi yang mewarnai gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu nasionalisme, Islamisme dan Marxisme yang bermuara pada pancasila atau Trisila atau ekasila, dengan buntutnya aalah FRONT NASIONAL.

Pada Pemili-Pemilu selanjutnya wajah-wajah Bhinneka ini semakin buram. Danm tampillah wajah IKA dalam bentuk Asas Tnggal. Wajah Bhinneka masih tersisa dalam sosok sosial-budaya. *Simak juga KOMPAS, Juuma’t, 15 Agustus 1995, hal 9, Indonesia Belum Merdeka Secara Batiniah, ungkap Budayawan Umar kayyam. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” harus ditekankan pada kebanyak-ragaman. Pemahaman “kesatuan” (Ika) harus mencerminkan secara transpazran keanekaragaman (Bhinneka) sistem-sistem yang hidup di Nusantara). (14-8-1995).

Tinggalkan komentar

Filed under catatan serbaneka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s