Ditengah kepalsuan

Di tengah kepalsuan
Kita manusia Indonesia amat suka dan mudah mengarang mitos untuk member kekuatan atau kepercayaan. Hal ini merupakan warisan turun temurun sejak jaman animism yang dianut oleh nenek moyang kita dulu. Dan sampai dewasa ini, masih banyak sisa-sisanya melekat dalam jiwa kita. Pancasila kita keramatkan memiliki keberkahan, kesaktian, keampuhan, dipandang suci, kudus, memiliki nilai sacral spiritual.
Sejak kita ditindas, dipaksa oleh kekuatan-kekuatan asing dari luar, maka kita sudah amat terbiasa bersikap pura-pura, munafik, hipokrisi, lan di depan, lain di beakang, menyembunyikan apa yang sebenarnya kita rasakan, kita pikirkan, kita kehendaki. Sikap hipokrisi ini merupakan salah satu cri utama kita manusia Indonesia yang cukup menonjol.
Sistim feodal kita di masa lampau, jauh sebelum kita dijajah bangsa asing yang begit menekan, yang telah menindas daya nisiatif kita menjadi saah satu smber dari kemunafikan yang dahsyat ini. Dan ini berlangsung terus sampai dewasa ini.
Dampak kejiwaan dari penjajahan bangsa asing ang terlalu laa, telah melahirkan manusia-manusia berjiwa budak, yang berwatak budak, yang hanya ta’at patuh menurut perntah, tetapi enggan memikul tanggungjwab, meskipun fisik lahiriyah adalah manusia merdeka. Sikap enggan memikul tanggngjawab ini juga merupakan salah satu cirri kita manusia Indonesia yang cukup menonjol. Atasan menggeser tanggungjawab tentang sesuatu kesaaan ata kegagalan kepada bawahan. Dan bawahan kepada yang bawaan lagi, d agar dapat mempertahankan hidup,emikian seterusnya,
Dewasa ini sikap egaliter, sikap kebersamaan tampaknya meluncur menuju kepunanahan. Dan sebaliknya tumbuh subur berkembang kultur suasana paternalism, feodalisme baru. Demikian menurut hewmt sementara pengamat masalah social-politik. Hal ini terlhat dalam pelaksaaan kekuasaan Negara, dalam upacara-upacara resmi kenegaraan, dalam hubungan-hubungan organisasi kepegawaian. Di dalam dan di luar pemerintahan sama saja tak ada bedanya.Yang menentukan hanyalah yang berkuasa. Tetap saja budaya feodal.
Sejak UUD-45 didekritkan kembali oleh Presden Sukarno 5 Juli 1959, secara pelan tetapi pasti (mantap), muncul kembali kecenderungan mengacu ke atas, yang lebih dikenal dengan paternalistik. Masyarakat neo-feodalistik lebih paternalistik daripada patrimodial, lebih menonolkan bapak angkat dari anak angkat, lebih menonjolkan siapa (person, figure) dari apa (problem, tema).
Ketua para hakim di seluruh kerajaan Abbasiya, Imam Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) sampai akhir hayatnya mrasa menyesal tidak meminta kepada Khalifah (Haru alRasyid) untuk memberikan sebuah kursi untuk tempat duduk seorang nasrani yang disidangkan dalam sengketa antara Khalifah dan Nasrani tersebut, padahla jika ia minta, akan diberikan oleh Khalifah kepada si Nasrani sebuah kursi agar ia duduk diatasnya. (Abul A’la alMaududi : Khilafah dan Kerajaan”, 1984:358).
Pada masa lalu sikap mengacu ke atas ini berkembang subur di kalangan feodalis. Kecenderungan mengacu ke atas ini dapat dipantaqu dari wejangan politik, ceramah, pengarahan, penataran oleh pejabat dan wakil rakyat, baik lewat televise, radio, maupun media cetak. Semanya memantulkan, mencerminkan bahwa pemerntah pihak yang member segalanya, sedangkan rakyat hanya tinggal terima jadi saja, disuapi, digurui, disantuni, dituntun, dibimbing, diayomi, ditatar.
Di mana-mana dipamerkan bahwa pemerntah adalah pihak yang pintar, sedangkan rakyat adalah pihak yang bodoh, yang perlu digurui.
Inilah hakikat hubungan antara bapak dan anak (paternalisme). Padahal dalam hidup bernegara seharusnya hubungan antara pemerintah dan rakyat seperti hubungan antara kapten dan kesebelasan daalam sepakbola, atau seperti hubungan antara pemelihara anak yatim dengan anak yatim dan hartanya.
Suasana, situasi, kondisi ini tidaklah mencerminkan persamaan dan kebersamaan (egalite) antara pemerintah da rakyat, bahkan sebaliknya mengesahkan pemerintah sebagai pihak atas dan rakyat sebagai pihak bawah. Sistem protokoler (juga hak veto) sebenarnya adalah dipungut dari budaya feodal.
Hal ini juga terlihat dalam sidang pengadilan antara kedudukan atau posisi hakim dengan kedudukan atau posisi terdakwa, yang menempatkan terdakwa tdiak sejajar dengan hakim, meskipun dianut prinsip bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh pengadilan. Termasuk pembedan penggunaan kata sapaan “Bapak/Ibu” dengan “Saudara”. Untuk hakim digunakan sebutan Bapak atau Ibu, sedangkan untuk jaksa penuntut, pengacara/pembela dan terdakwa digunakan sapan Saudara atau Saudari.
Sama sekali tak terlihat suasana persamaan antara semua orang, baik terdakwa, penuntut, hakim, yang mencerminkan sila kedalatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan permufakatan. Lebih tercermin otkrasi dari demokrasi. Untuk selamanya suasana, situasi, kondisi ini entah sengaja diciptakan secara sistmatis untuk melesatarikan kedudkan ataukah hanya sekedar proses sejarah menuju kembali kea lam majapahit gaya baru.
Yang Islam tidaklagi takut akan hukum Islam. Yang bkan Islam tida lagi takut akan hukum Negara. Di antara sekian banyak umat bragama di Indonesia, berapa yang sungguh-sngguh menghayati ajaran agama masing-masing, dan membuat ajaran agama tersebut menjadi pandangan hidup, dasar moral dan tingkah laku mereka setiap hari ? Bukan hanya sekedar rajin melakukan ritus keagamaan secara konvensional saja, tetapi yang juga dalam tingkah laku setiap hari dapat mencerminkan nlai dan ajaran mereka.
Di mana-mana disaksikan kepalsuan, kepura-puraan, kebohongan, kedustaaan, kemnafikan, pemutarbaikan, imitasi, hipokrisi, manipuasi, intimidasi, agitasi, provokasi, propaganda, tidak samanya antara pernyataan dan kenyataan,
Di mana-mana disaksikan kesenjangan antara kau dengan amal, antara omongan dengan tindakan, antara ucapan dengan perbuatan, antara teori dengan praktek, antara cita dan cipta, antara karsa dan karya, antara gagasan dengan trepan, antaa ernyataan dengan kenyataan, antara tuntnan dengan tontnan, antara wejangan dengan tindaan, antara tema dengan upaya. Tak heran, bila disaksikan politik sosialis bisa kawin denganekonomi liberalis. Inilah demokrasi feodal-kolonial, demokrasi feodal-kultrstelsel.
(Disimak antara lain dari :
1. PANJI MASYARAKAT, No.221, 15 April 1977, halaman 46-47, “Manusia Indonesia Sekarang” (cuplikan dari ceramah budayaq Mukhtar Lubis tenang “Situasi Manusia Indonesia Kini, dilihat dari segi Kebudayaan dan Nilai”).
2. Ellys L Pambayun : “Ciri Kepribadian Asli Orang Indonesia. Orang Yang Berilmu Kenapa Harus Mendari “Ilmu” Yang Lain”, MEDIA PEMBINAAN, Kanwil Depag Prop abar, Bandung, No.2/XVIII-1991, Mei 1991, alaman 19-20.
3. KIBLAT, No.19, Th.XXXV, 5-20 April 1988, halaman 12-13, “Seangat Egaliter Hampir Pnah ??; alaman 14-15, “Boleh bertanding engga bole menang” (koentar Dr Ahmad Syafi’I Ma’arif dan Dr.Juwono Sudarsno).
4. Alwi As : “Jawaban terhadap Alam ikiran Barat yang keliru tentang al-Islam (Muh Quthub), halaman 58, “Pandangan Islam tentang perbudaka”.
Written by Asrir Sutanmaradjo at BKS9104161145
(look also at http://asrirs.blogspot.com https://sicumpas.wordpress.comhttp://sikumpas.blogspot.com http://kamimenggugat.blogspot.com http://kami-menggugat.blogspot.com http://islamjalanlurus.truefreehost.com http://sicumpaz.truefreehost.com http://sicumpas.multiply.com http://fauziah_sul.livejournal.com http://pontrendiniyahpasir.wordpress.com )

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s