Kesenjangan sosial (ketidak-adilan)

Imam kami

Imam kami

Salah satu di antara tujuh dosa besar (al-mubiqat) adalah makan riba. Riba (bunga) merupakan nywa (landasan) sistim kapitalis (pola hidup tamak, avarice, emangnya lu gue pikirin). Menurut kapitalis, ekonomi itu urat nadi kehidupan, dan bank adalah urat nadi ekonomi, sedangkan bunga adalah urat nadi bank. Tanpa lembaga riba (bunga) tak ada kehidupan. Prinsip bank adalah mendapatkan bunga, memperdagangkan hutang, pinjaman dan kepercayaan, bertindak sebagai makelar rentenir.

Dari segi teori ekonomi, banyak pakar ekonomi dan politik berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dunia ini sebagian besar diakibatkan oleh bungan (sitim riba). Ekonomi dunia tidak akan membaik jika suku bunga tidak diturunkan sampai ke titik nol. Artinya, semua bentuk bunga harus dihapuskan sama sekali.

Dari sudut praktek ekonomi, riba (bunga) telah banyak mengakibatkan timbulnya bencana dan kesenjangan sosial-ekonomi di mana-mana. Termasuk kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin, sehingga negara miskin terlilit hutang berlipatganda berkepanjangan (KOMPAS, 22 Agustus 1986, “Sidang Kelompok 77 di Kairo”).

Teori kapitalisme bukan lagi jalan memakmurkan bangsa. Dibutuhkan formula lain. Jerman telah mencoba melakukan dengan ketat ajaran kapitalisme, ternyata menghadapi masalah (KOMPAS, 13 Desember 1997, hlm 17, “Keunikan Ekonomi Negara Industri”).

“Para pakar ekonomi dana filsuf yang mempelajari masalah-masalah bunga dengan pikiran terbuka dengan jelas melihat keburukan-keburukan bunga dan merasakan bahwa harus dilakukan sesuatu terhadap bunga”.

“Keynes menolak doktrin tentang bunga seperti yang telah meluas di dunia modern dan melangkah demikian jauhnya, hingga menuntut adanya sanksi-sanksi hukum moral terhadapnya” (Afzalurrahman : “Muhammad Sebagai Seorang Pedagang”, 1977, hl 318, 355-356).

IMF adalah biang ekonomi ortodok. IMF dipimpin oleh kebanyakan orang Yahudi. Orang Yahudi secara teoritis akan berpihak ke pada orang Islam sepanjang tidak mengenai masalah Palestina (Dr Nurkholis Madjid : BANDUNG PAS, Jum’at, 1 Mai 1998, hlm 7). Para ekonom ortodok di IMF dan Bank Dunia sibuk menaikkan gaji mereka. Ekonomi ortodok sudah meraja selama seperempat abad terakhir. Bank Dunia dan IMF merupakan lembaga yang paling getol mempraktekkan ekonomi ortodok. Target IMF adalah ekonomi yang berorientasi pasar (Paul Ormerold : REPUBLIKA, 19 Januari 1998).

Kebijakan IMF mengacu pada kepentingan IMF sendiri yang dipengaruhi Amerika Serikat dan negara kaya. Tujuan Amerika Serikat dan negara kaya adalah agar perusahaan-perusahaan mereka mudah mengakses ke negara yang dalam kondisi amat rentan (Martin Khorkok Peng : REPUBLIKA, 24 Januari 1998, hlm 3),

Riba (rente stelsel) menimbulkan kerusakan besar dalam sistem pembagian kekayaan. Salah satu dari akibat pengumpulan harta (akumulasi kekayaan) dan membungakannya ialah susutnya kekayaan masyarakat banyak yang tertimbun di bawah dominasi sekelompok kecil dari pada individu-individu, sehingga menyebabkan lemahnya daya beli masyarakat, macetnya perindusterian dan perdagangan di dalam negeri secara terus menerus dan mengakibatkan terseretnya kehidupan ekonomi masyarakat ke jurang kehancuran dan kebinasaan (Abul A’la al-Maududi : “Dasar-Dasar Ekonomi Dalam Islam”, 1980, hlm 123).

Salah satu dosa yang tidak dapat diampunkan adalah makan riba. Yang makan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat bagaikan orang gila yang ngawur (ngacau). “Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS Baqarah 2:275).

Masyarakat memakai Bank ini baru ada dalam Dunia Islam setelah ekonomi, politik dan sosial dipengaruhi atau dijajah oleh bangsa Barat dengan sistem kapitalis yang berpusat pada Bank. Akibatnya mereka amat sulit bahkan hampir tidak bisa ke luar dari lingkara keterbelakangan dan tidak bisa beranjak dari kemiskinan, merasakan bekas-bekas penghapusan berkah yang diancamkan Allah terhadap pelaku riba (QS 2:276). Orang-orang yang beriman, beramal shaleh, mendirikan shalat, dan mengeluarkan zakat tak akan merasa gentar, cemas, sedih menghadapi cengkeraman sistem kapitalisme yang melanda seluruh sendi kehidupan (QS 2:277) (Prof Dr Hamka : “Tafsir Al-Azhar”, 1984, juzuk 3, hlm 71, Dr Yusuf Qardhawi : “Haruskah Hidup Dengan Riba”, 1991, hlm 42).

Sebelum kemerdekaan, sekitar tahun 1930 di kota Bukittingi Sumater Barat, oleh Anwar Sutan Saidi dan kawan-kawan didirikan bank pribumi pertama dengan nama Bank Nasional.

Setelah kemerdekaan, untuk melengkapi suatu negara yang merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1946, oleh wakil Presiden Mohammad Hatta, dibuka secara resmi Bank Negara Indonesia (BNI-46). BNI ditetapkan sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral dengan modal pertama sebesar Rp.10 juta (EKSEKUTIF, No.24, Juni 1981, hlm 51).

Menurut Drs H Lukman Harun, Koordinator Majelis Eknomi PP Muhammadiyah, yang juga Ketua Komite Solidaritas Islam, bahwa yang bertanggungjawab atas kondisi ekonomi yang kian parah ini adalah sejumlah menteri kabinet reformasi pembangunan, seperti Ginanjar Kartasasmita, juga mantan Menteri Keuangan Sumarlin. Sebab selama Sumarlin menjabat Menkeu, tidak sedikit banakir yang modalnya pas-pasan diperbolehkan mendirikan bank. Bank swasta itu mendapat bantuan dari BI yang nilainya triliyunan. Akibatnya ekonomi negara kocar kacir (HARIAN TERBIT, Kamis, 18 Juni 1998, hlm 7, lembar Syiar).

Kondisi pasar uang yang tidak sempurna melahirkan bandar-bandar pencari untung. Pasar yang dikuasai oleh para mafia dan godfather. Selama pasar uang dikuasai para mafia dan godfather, maka pasa uang hanya menjadi lahan judi semata (Theo F Toemion : HARIAN TERBIT, 23 Januari 1998, hlm 3).

Mengubah fungsi uang dari sebagai alat pembayaran menjadi komoditi yang diperjuanl-belikan sama dengan perjudian adalah zhalim (KH Hasan Basri : REPUBLIKA, 24 Januari 1998).

Revolusi industri (1750-1850) membuka pintu selebar-lebarnya bagi mengembangkan pola hidup tamak (individualistis-kapitalisme), yang melahirkan kolonialisme dan imperialisme modern di segala bidang kehidupan.

Di Eropah kemajuan perekonomian berjalan secara evolusioner. Perkembangan perekonomian di jajahan Eropah terjadi dengan revolusioner, dadakan, karbitan, dipaksakan, dipercepat dengan akselerasi pembangunan. Fundamental ekonomi pertanian masih lemah, dipaksakan industrialisasi besar-besaran, dalam rangka revolusis ekonomi yang menyeluruh di semua lapisan dan golongan. Akibatnya tata kemasyarakatan menjadi goyah berantakan (Lothrop Stoddadrd : “Dunia Baru Islam”, 1966, hlm 272-273).

Di samping berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dan modernisasi, namun industrialisasi juga telah merusak hubungan-hubungan sosial tradisional dan memunculkan perpecahan-perpecahan dan konflik-konflik baru dalam struktur sosial masyarakat. Proses industrialiasi telah merombak secara total hampir setiap sendi kehidupan masyarakat, baik kebudayaan, maupun kepribadian. Akibat lanjutannya adalah munculnya gejala ketidak-seimbangan dan goncangan mental dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang bersamaan rasa tidak aman, tidak berharga, putus asa, mengalami ketegangan melanda relung kehidupan masyarakat. Pada gilirannya, norma-norma sosial masyarakat menjadi lemah atau tidak ada sama sekali (Tadjuddin Noer Effendi : KOMPAS, Rabu, 29 Januari 1997).

Harta kekayaan “yang lebih dari keperluan” mempunyai fungsi sosial, seperti tersirat dalam himbauan kepada raja konglomerat Karun agar mencari kebahagiaan akhirat dengan memanfa’atkan yang telah dianugerahkan Allah dengan berbuat baik kepada sesama. Sedangkan harta kekayaan di luar “yang lebih dari keperluan” mempunyai fungsi ekonomi, seperti tersirat dalam himbauan agar tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia dan tidak berbuat kerusakan (sosial-ekonomi-politik-budaya) di muka bumi (QS Qashash 28:76-77). Fungsi sosial harta kekayaan bisa dalam bentuk santunan sosial bagi fakir miskin, penyelenggaraan lapangan kerja (dengan mendirikan berbagai usaha yang padat karya), pengadaan sarana umum, dan lain-lain (Muhammad Zakaria al-Kandahlawi : “Koreksi Pola Hidup Umat Islam”, 1986, hlm 42-43). (Bks 20-6-98).

7 Pembaca awam

Pembaca awam bingung, tak dapat mengerti dan memahami apa yang pernah dibaca. Pernah membaca bahwa pada 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka dan berdaulat (ke dalam dan ke luar). Bahwa pada 27 Desember 1949 “pemindahan kekuasaan pemerintahan” diserahkan Belanda di Jakarta dalam bentuk RIS. Meskipun telah memiliki pemerintahan yang merdeka dan berdaulat penuh, namun kemerdekaan tersebut dibatas oleh rambu-rambu “Hukum Internasional” (UNO/PBB) baik dalam masalah politik, militer mapun ekonomi. Indonesia hanyalah salah satu dari sejumlah negara merdeka di dunia, di bawah hak veto negara adi-kuasa. Akibatnya Indonesia terikat dengan “Hukum Internasional” yang telah diberlakukan sebelum Indonesia Merdeka, baik politik, maupun ekonomi, karenanya Indonesia tak bebas “menghapuskan penjajahan di atas dunia” seperti diamanatkan pembukaan UUD-45, apalagi untuk bebas dari “penindasan bangsa sendiri”.

Bahwa antara politik dan ekonomi itu saling terkait. Ekonomi itu adalah urat nadi kehidupan, dan bank adalah urat nadi ekonomi, sedangkan bunga adalah urat nadi bank. Bahkan ekonomi dunia ini dikendalikan oleh Yahudi Wall-Street di Amerika Serikat. Dipertanyakan : Apakah memang benar tanpa bunga, tanpa bank tak ada kehidupan, roda perekonomian tak dapat berputar ? Pernah membaca bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih baik dan penanaman modal akan bergairah bila tingkat bunga turun. Tingkat bunga akan turun bila inflasi turun. Bila inflasi turun, maka perekonomian pulih sehat kembali. Tingkat laju inflasi menunjukkan tingkat kemerosotan tenaga beli dari mata uang tertentu. Proses ini tampaknya seperti berbentuk lingkaran atau spiral. Apakah pemikiran ini merupakan inti dari paham J M Keynes dalam “The General Theory of Employment, Interest, and Money”, tahun 1936 ?

Bahwa ada sistim nilai tukar relatif (floating exchange rate system0, dan ada pula sistim nilai tukar tetap (fixed or artificial exchange rate system). Penetapan sistem nilai tukar (kurs) tersebut ditetapkan oleh pemerintah berdasrkan kondisi ekonomi yang sedang berjalan. Nilai tukar artifisial ditetapkan oleh pemertintah (Bank Sentral), sehingga setiap pemilik rupiah terjamin secara bebas untuk memperoleh dollar AS sesuai dengan nilai tukar yang telah ditetapkan. Pemerintah harus selalu menjamin pertukaran bebas antara rupiah dengan dollar AS.

Pada akhir tahun 1971 terjadi krisis moneter Internasional. Nilai tukar dollar AS terhadap sejumlah mata uang asing lain merosot. Ssumber utama kemerosotan nilai mata uang dollar AS terhadap beberapa mata uang negara maju lain berasal dari defisit dalam perdagangan antara AS dengan negara-negara lain. Artinya import lebih besar dari pada ekspor. Defisit yang terjadi menyebabkan meningkatnya dollar yang harus dibayarkan AS. Hal ini disebabkan tingginya ongkos produksi di AS dibandingkan dengan di beberapa negara lain yang menjadi parner dagang AS. Karena Rupiah Indonesia mengekor pada Dollar AS, maka rupiah juga ikut merosot nilainya terhadap mata uang asing lain. Dalam rangka mengeliminir akibat penurunan nilai dollar tersebut terhadap perekonomian Indonesia, maka ekspor ke AS dan negara-negara lain yang dinyatakan dengan dollar dikurangi dan dialihkan ke negara-negara lain yang pembayarananya dilakukan dengan mata uang yang kuat. Diusahakan pula mengurangi impor dari negara-negara yang mempunyai mata uang yang kuat. Dan diperbanyak impor dari AS dan negara-negara lain yang impornya dinyatakan dalam dollar.

Antara tahun 1970-1975 rupiah didevaluasi (diturunkan nilai tukarnya) terhadap dollar AS dari Rp.378 menjadi Rp.415 per dollar, sedangkan negara-negara lain mengalami revaluasi kenaikan nilai tukar terhadap dollar AS. Antara tahun 1975-1978 (Maret) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak mengalami perubahan, sedangkan negara-negara lain mengalami revaluasi (kenaikan nilai tukar) terhadap dollar As.

Antara tahun 1970-1978 (Maret) nilai tukar dollar AS terhadap sejumlah mata uang asing lain (Swiss, Jerman, Jepang, Hongkong, Singapura) mengalami kemerosotan. Ini juga berarti kemerosotan (devaluasi) rupiah terhadap mata auang asing lain, karena rupiah mengekor pada dollar AS. Antara tahun 975-1978 (Maret) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tetap, tetapi jika dikomersilkan/dikonversikan dengan mata uang asing lain, maka akan nyata sekali bahwa rupiah mengalami kemerosotan yang cukup berarti (devaluasi rupiah secara terselubung). Pertengahan Juni 1998, nilai tukar rupiah mendekati Rp.17.000 per dollar AS, yang berarti hampir lima puluh kali lipat dari pada tiga puluh tahun yang lalu.

Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia selama 32 tahun rezim orde baru Soeharto yang dinyatakan mengacu pada konstitusi UUD-45 pasal 33-34 (Kesejahteraan Sosial), apakah bertujuan untuk mencukupi KHL (Kebutuhan Hidup Layak) semua warganegara Indonesia di tanah air sendiri, ataukah bertujuan untuk mencukupi KHM (Kebutuhan Hidup Mewah) segelintir orang yang terjalin KaKaEn kwartet militer-birokrat-teknokrat-konglomerat ? Apakah KHL (Kebutuhan Hidup Layak) itu berdasarkan norma moral ukhrawi, ataukah berdasarkan nafsu material duniawi ? Kebijakan penetapan skala prioritas pertanian, perindustrian, impor, ekspor, jasa, apakah berdasarkan pada kebutuhan pasar (demi KHM pemodal) ataukah berdasarkan kebutuhan masyarakat (demi KHL rakyat) ? Dulu perusahaan asing (seperti bank, listrik, angkutan) dinasionalisasi. Kini asing diundang buka usaha di ladang/lahan sendiri, sedangkan warganegara Indonesia jadi kulinya (ada juga yang berdasi). Malah yang sudah dinasionalisasi, kini diprivatisasi, diswastanisasi. Mana yang nasionalis, yang dulu ataukah yang kini ?

Sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh, apakah Indonesia tak punya keberanian moral untuk menetapkan mata uang Rupiah Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi, baik impor, ekspor, maupun penggajian seluruh pegawai (termasuk yang bekerja di kedutaan), karyawan pabrik (WNI atau WNA), maupun pengiriman dan penyimpanan uang di dalam dan di luar negeri ? Kapan lagi masanya mata uang rupiah Indonesia akan dihargai oleh orang luar negeri, kalau kita sendiri orang Indonesia sendiri yang pemilik modal tak menghargai Rupiah Indonesia. Semboyan atau slogan “Aku Cinta Rupiah” yang dikumandangkan sebelum era reformasi hanyalah sekedar kedok penutup (masker) untuk melindungi ddiri dari tudingan anti-reformasi. (Bks 13-7-98)

8 Penerapan pasal 33 UUD-45

Tajuk Rencana KOMPAS, Sabtu, 17 Oktober 1998 (hlm 4) menghimbau/mengajak pemikir-pemikir ekonomi bersama pemikir-pemikir sosial politik untuk menjabarkan pasal 33 UUD-45 sesuai dengan situasi sekarang, perspektif masa depan, dan zaman ekonomi global. Pemikiran, formulasi, kebijakan dan ketentuan hukum haruslah didukung oleh integritas semuanya (komponen bangsa) untuk melaksanakannya. Apa pun penafsiran/pengertian “dikuasai oleh negara” apakah dikuasai secara langsung, atau secara tak langsung, lewat pemilikan badan hukum, atau lewat kebijakan swastanisasi atau privatisasi, haruslah tetap pada tujuannya menjamin “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bukan untuk kemakmuran negara, pemerintah, daerah, atau “to make a few rich people richer”, tetapi untuk kemakmuran rakyat, terutama proletar, marhaen, jembel.

Bertolak dari jiwa, semangat, amanat pasal 33 UUD-45 yang menjadi salah satu pilar konstitusi, maka secara moral, sebagai warganegara yang tunduk pada konstitusi, para pelaku ekonomi berkewajiban dalam kegiatannya, baik dalam produksi, maupun distribusi, berupaya agar setiap warganegara dapat hidup layak sebagai manusia terhormat, terpenuhi KHL-nya (Kehidupan Hidup Layak), baik secara langsung (terhadap karyawannya dan masyarakat sekitarnya), maupun secara tak langsung lewat pendapatan negara (untuk kesejahteraan rakyat banyak, termasuk santunan sosial bagi pelaksanaan pasal 34 UUD-45, maupun infrastruktur/prasarana umum yang diperlukan rakayat banyak). (Bks 20-10-98)

9 Pasal 33-34 penghias UUD-45

Sekalipun yang menyusun UUD-45 itu adalah bangsa Indonesia (tokohnya), tapi sebenarnya adalah “ciptaan” (atas pra karsa) Jepang. (Bahkan Naskah Asli UUD-45 tetap saja misterius, tak ada dalan Arisip Nasional, kata pakar Hukum Tata Negara Prof Harun Alrasid). Hanya pasal 1 UUD-45 yang menyangkut kedaulatan, dan pasal 33 yang betul-betul berasal dari pikiran-pikiran PI (Perhimpunan Indonesia), terutama Bung Hatta. Hal ini dikemukakan oleh Soebadio Sastrosatomo (KOMPAS, Rabu, 7 Mei 1986, hlm 1, Syahrir : Pejuang dan Pemikir).

Ayat 1 pasal 33 UUD-45 menyebutkan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Ini berarti struktur perekonomian (bangun perusahaan) yang dikehendaki UUD-45 adalah berbentuk badan usaha bersama (kolektif, koperatif), bukan usah sendiri-sendiri (privat, swasta). Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dan berdasarkan atas kekeluargaan, bukan atas persaingan, kompetisi merebut keuntungan individu, tapi perlombaan menyebarkan jasa untuk kesejahteraan bersama. Perekonomian harus berdasar atas demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi segala orang. Yang diutamakan adalah kemakmuran masyrakat, bukan kemakmuran orang-seorang. Dari sudut ekonomi pasar (kapitalis), dasar kerja kekeluargaan ini cenderung tidak rasional (realistis), dan kurang efisien. Akibatnya perkembangan ekonomi akan lamban. Karena bagi kapitalis, penggerak dan pemacu laju ekonomi adalah semangat individualis (persaingan menumpuk keuntungan pribadi), bukan semangat kolektif (perlombaan menabur jasa bagi kesejahteraan bersama). Judul dari pasal 33-34 ini adalah Kesejahteraan Sosial, bukan Perekonomian, atau Perdagangan.

Ayat 2pasal 33 UUD-45 menyebutkan, bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Bisa secara langsung, secara tidak langsung, lewat pemilikan badan hukum, lewat kebijaksanaan. Ayat ini menghendaki nasionalisasi (penguasaan oleh negara, bukan privatisasi, atau swastanisasi) cabang produksi yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Sedangkan yang tidak penting boleh saja diusahakan oleh swasta (orang seorang).

Ayat 3 pasal 33 UUD-45 menyebutkan, bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Ini berarti seluruh faktor produksi alam (tanah, laut, ternak, kebun, hutan, tambang) dikuasai oleh negara, bukan oleh swasta atau pengusaha. Dan dipergunakan untuk memenuhi “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (bukan pemerintah, bukan negara, bukan daerah, tetapi rakyat). Apa yang dibuat haruslah (das Sollen) menguntungkan rakyat banyak, baik secara langsung (di kediaman dan lingkungannya), mapun lewat penghasilan negara (KOMPAS, Sabtu, 17 Oktober 1998, hlm 4, Tajuk Rencana, juga Penjelasan Pasal 33 UUD-45).

Pasal 34 UUD-45 menyebutkan, bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara”. Pasal ini masih saja sebagai penghias UUD-45, tak pernah terwujud (terelaisasi) dalam kenyataan. Masih saja jutaan orang miskin, gelandangan, anak terlantar hidup tanpa pemiliharaan dari siapa pun.

Ayat 2 pasal 27 UUD-45 menyebutkan, bahwa “Tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat 2 ini masih saja diabaikan. Banyak rakyat tak mengenyam, menikmati hidup layak, malah hidup melarat. Banyak orang masih kekurangan makan, kelaparan dan kekurangan pakaian. Bertempat tinggal di kolong jembatan. Jadi pengemis, pengamen, pemulung, pengangguran, gelandangan.

Isi UUD-45 yang mengenai perekonomian ini memerlukan penjabaran yang serius dari kalangan pemikir ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Atau dirobah, diperbaiki, direvisi sesuai dengan tuntutan zaman ekonomi global (situasi sekarang dan perspektif masa depan). Sebenarnya isi UUD-45 mengenai ide perekonomian lebih dekat dengan sistim sosialis, mengacu pada kepentingan bersama. Tapi kebijaksanaan perekonomian lebih dekat dengan sistim kapitalis, berorientasi pada kepentingan pemodal. (Bks 22-2-99)

10 Program Kapitalis

Langsung atau tidak langsung, program KaBe tak terlepas dari program politik, yaitu politik ekonomi kapitalis yang mengacu pada teori pertambahan penduduk dari pendeta Robert Malthus. Kaum Kapitalis rakus akan kekayaan. Mereka merasa dihantui oleh kaum melarat. Mereka memandang kaum melarat sebagai ancaman yang akan menggoyahkan posisi kekayaan mereka. Kemelaratan umat manusia yang sebetulnya akibat kerakusan mereka, mereka lemparkan sebabnya kepada kepadatan penduduk. Mereka lancarkan propaganda ancaman ledakan penduduk. Mereka rancang program KaBe. Semuanya itu untuk mengamankan kekayaan mereka dari ancaman kaum melarat. Dengan demikian kekayaan tetap terkumpul pada tangan mereka. Pemerataan kesejahteraan tetap tinggal sebagai nyanyian tidur kaum melarat. Sebaliknya, untuk menanggulangi kemelaratan, Islam menyerukan untuk menggalakkan infak. Dengan demikian kaum kapitalis tak perlu cemas akan adanya ancaman kaum melarat. Begitu pula kaum melarat tak perlu menaruh dendam kepada kaum kapitalis. Semuanya dalam suasana tata tentrem, kerta raharja, gemah ripah loh jinawi.

Manusia (anak) bukan hanya semata beban (kerugian), tetapi juga merupakan kekayaan (modal). Suatu study yang pernah dilakukan di daerah Detroit menunjukkan, lebih dari separoh responden yang ditanya menjawab bahwa anak mengekang kebebasan wanita. Penelitian yang pernah dilakukan memperlihatkan, wanita yang senang bekerja cenderung untuk berkuasa. Pula wanita menuntut diberikan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan negara (KARTINI, No.107, 11 s/d 24 Desember 1978, hlm 97, Kehidupan Keluarga di Amerika : Mengapa Kaum Wanita Bekerja ?, oleh Tjipta Lesmana).

Dr Zakian Darajat mempertanyakan, apakah tidak ada kemungkinan bahwa saran-saran dan dorongan-dorongan orang dari luar negeri terhadap Indonesia, supaya melakukan KaBe itu mempunyai motif (latar belakang) politik ? (Tafsir Al-Azhar VIII, Panjimas, 1984, hlm 120-121, tentang KaBe).

Anak termasuk kekayaan besar. Kehilangan anak merupakan bencana besar. Setiap kekayaan memerlukan biaya. Pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah, tanah, dan lain-lain memerlukan biaya perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pengawetan, pelestarian.

Semakin besar kekayaan, semakin besar pula biaya yang diperlukan. Anak bukan hanya beban, tapi juga kekayaan (modal). Timbul pertanyaan “Apakah biaya yang harus disesuaikan dengan kekayaan, ataukah kekayaan (termasuk anak) yang harus disesuaikan dengan biaya/kost ?

Dari sudut pandangan program KaBe, maka anak ketiga, keempat dan seterusnya merupakan anak yang kehadirannya tidak disenangi oleh masyarakat (unwanted Child). Pada setiap kesempatan senantiasa digembar-gemborkan, bahwa keluarga bahagia adalah keluarga kecil yang memiliki hanya dua orang anak. Tersirat bahwa anak ketiga, keempat dan seterusnya merupakan kendala bagi terwujudnya keluarga bahagia sejahtera. Secara nasional merupakan kendala bagi keberhasilan pembangunan. Anggota keluarga peserta Dana Pemeliharaan Kesehatan Perum Husada Bhakti (Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun) dibatasi hingga tiga orang anak. Keadannya berbeda dengan di negari-negeri yang biaya sekolah dan biaya akesehatan anak (seperti di negara-negara petro-dollar) ditanggung oleh negara. Nasipnya pun berbeda dengan anak-anak tunggal dan anak-anak kembar yang dewasa ini memiliki organisasi sendiri (seperti Nakulasa Dewa). Bahkan di kalangan Katholik tak ada restu dari Paus untuk melaksanakan KaBe.

Dalam hubungan dengan KaBe, ilmu pengetahuan (khususnya Rekayasa Genetika) akan menjanjikan untuk menghapus kematian, usia tua, penyakit, kemiskinan dan peperangan, bahwa umat manusia akan hidup dalam kebahagiaan yang abadi (Islam dalam kanca modernisasi, hlm 5).

Masih dalam kaitan rekayasa genetika, Prof Dr Sutan Takdir Alisyahbana memandang, bahwa “suatu kali siapa tahu nanti sperma buaya bisa dikawinkan dengan sperma manusia dan lahair makhluk baru” (JURNAL ULUMUL QUR:AN, Jakarta, No.1, Vol.1, April-Juni 1989, hlm 49, Masa Depan : Paham Islam yang menghambat kemajuan). Na’udzubillahi min dzalik.

Julian Simon dari Sayap kanan “Heritage Foundation” dan juga mendiang Herman Kahn dalam buku mereka yang berjudul “The Resourceful Earth” (Bumi makmur) menolak anggapan bahwa dunia akan kiamat karena semakin langkanya sumber daya alam (RISALAH, Bandung, No.10, Th.XXII, Januari 1985, hlm 25 dari “NEW SCIENTIST”, 9 Agustus 1984). La haula wa la quwata illallah.

Susan George dalam bukunya “How The Other Half Dies : The Real Reasons For World Hunger” memberikan komentar bahwa kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk.

Lappe, Collins, George berpendapat bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketidak adilan, ketimpangan sosial dan ekonomi, penghisapan sekelompok kecil orang elit yang hidup mewah atas orang banyak yang terhalang mencukupi kebutuhan hidupnya.

Rudolf H Starhm, seorang ekonom Swiss menunjukkan pola-pola penghisapan (eksploitasi) yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, yang dilakukan oleh kelompok elit di negara-negara berkembang terhadap penduduknya, dengan menggunakan diagram dan gambar-gambar. Pembangunan hanyalah keterbelakangan dan pengembangan kemiskinan (pemerataan kemelaratan ?) (Drs Didin Hafidhuddin : Mempertemukan Golongan Kaya dengan Golongan Miskin melalui sistem zakat, SERIAL MEDIA DAKWAH, Mei 1989, hlm 14-15).

Dr Komaruddin Hidayat berpendapat, bahwa selama ini KaBe lebih ditekankan pada masalah pembatasan kelahiran. Kalau sistem politik ekonomi tidak menegakkan keadilan, pembatasan kelahiran tidak ada artinya. Yang perlu ditekankan adalah peningkatan kualitas keluarga, yang mencakup penciptaan iklim keluarga yang baik, hubungan suami isteri dan orang tua dengan anak yang baik, yang didukung oleh iklim pendidikan sekolah yang baik, kemudian juga lingkungan sosial politik yang baik (AYAHBUNDA, Apa kata Pria tentang KaBe ?)

11 Manusia modern

Ukuran kemodernan mengacu pada budaya Barat. Budaya Barat sendiri adalah produk revolusi industri. Dalam dunia industri, manusia dipandang tidak lebih dari robot-robot untuk mengoperasikan mesin-mesin industri. Dalam masyarakat modern, agama, nilai-nilai moral tidak diperlukan, karena ia tak dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Agama merupakan penghalang kemajuan, kemodernan.

Kasus-kasus keluarga seperti perceraian, penyelewengan suami atau isteri, gadis yang hamil sebelum nikah, pengguguran kandungan, pasangan kumpul kebo, sudah dipandang sah, legal, lumrah, wajar. Sudah dipandang biasa, bila suami menganiaya isteri, isteri lari meninggalkan keluarga, orangtua berlaku kejam terhadap anak, anak membangkang dan menentang orangtua, yang frustasi bunuh diri, dan lain-lain.

Cengkeraman penjajahan Barat berhasil memporakporandakan moral keluarga, sehingga ia tidak mampu membebaskan dirinya dari penjajahan kultural, penjajahan mental.

Will Durant (penulis History of Civilization) menyebutkan bahwa “Seabad yang lalu di Inggeris (demikian dituturkan) kaum pria mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Namun plakat-plakat mengundang mereka amengirimkan isteri dan anak-anak mereka ke pabrik-pabrik. Para majikan hanya berpikir dalam batasan-batasa keuntungan dan dividen, dan tidak ambil peduli terhadap pertimbangan-pertimbangan moral, lembaga-lembaga, atau negara-negara. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, usahawan pemilik pabrik berupaya membangkitkan gairah kaum wanita untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mereka. Melalui iklan-iklan, politik kapitalis menciptakan kebutuhan-kebutuhan semu. Untuk dapat memuaskan kebutuhan tersebut, maka pemuja barang konsumsi ramai-ramai mendapatkan kerja di kantoran atau di perusahaan, baik pria maupun wanita. Orang-orang yang dengan ceroboh bersekongkol untuk “menghancurkan” rumah tangga adalah pengusaha pabrik Inggeris yang patriotis dari abad ke-19.

Manusia modern adalah manusia jingkrak-jingkrak (super aktif), manusia sibuk. Tidak ada istirahat. Tidak ada ketenangan. Tidak ada renungan. Tidak ada ketenteraman hati. Tidak ada keteduhan perasaan. Tidak ada kasih sayang. Tidak ada kemesraan keluarga. Yang ada keresahan rohani, ketegangan saraf, kenikmatan semu, kegembiraan hewani. Senantiasa “halu’a”. Sibuk di tempat kerja. Sibuk ketika istirahat. Sibuk hidup nafsi-nafsi (individualisme). Penuh nafsu penumpukan harta. Takatsur. Rakus. Tamak. Avarice (emangnya lu gue pikirin). Jalan sendiri-sendiri. Mementingkan diri pribadi sendiri. Masing-masing asing satu sama lain. Masing-masing sibuk dengan karir/profesi/kegiatan mencari uang demi memenuhi kepuasan diri pribadi yang tak akan ada habisnya. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri, memecahkan persoalannya sendiri-sendiri. Komunikasi antar keluarga hanya membuang waktu dan energi, tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif.

Manusia modern menghabiskan hidupnya dalam lingkungan yang bercorak pabrik (yang bergaya industri) yang senantiasa berhubungan dengan mesin. Dibesarkan dan dididik dalam pendidikan bersuasana, bergaya pabrik. Sekolah formal merupakan pendidikan massal yang menekankan kedisiplinan terhadap waktu, kepatuhan dan rutinitas kerja. Pekerja harus datang tepat waktu, melaksanakan perintah tanpa bertanya-tanya, melakukan pekerjaan secara rutin. Aktivitas produk sekolah formal tak lebih dari robot-robot (manusia robot) (Ibnu Musthafa : “Keluarga Islam Menyongsong Abad 21”). (Bks 26-1-97)

12 Saham yang melarat pada konglomerat

“Mengapa Indonesia menolak standar buruh ? Buruh murah di Indonesia bukan lagi posisi lebih bagi Indonesia. Buruh murah bukan daya saing. Mutu produk dan efisiensi yang harus ditingkatkan” (Dr Djisman Simanjuntak : SUARAS PEMBARUAN, Senin, 9 Desember 1996, hlm 5).

Christianto Wibisono, penulis Dialog Imajiner Dengan Bung Karno, dalam analisanya “Babad Malaka 1511 Versus WTO Singapura 1996” menyebutkan, bahwa “Jika kita kembali kepada masalah persaingan sederhana antara individu miskin dan yang lebih kaya, si miskin rela bekerja keras, lembur dan membanting tulang memeras keringat, lebih lama dari si kaya. Apakah kemudian si kaya berhak menuntut kepada pemerintah untuk mengatur agar si miskin tidak boleh bekerja keras, tidak boleh lembur dan harus mengikuti “gaya hidup santai” si kaya ?”. “Seandainya seluruh upah buruh dan jaminan sosial pekerja Negara Berkembang harus ditingkatkan setara dengan negara maju, maka seumur hidup akan sulit begi Negara Berkembang untuk mengejar ketinggalan dari negara maju”. “Orang yang lebih miskin harus rela bekerja lebih giat, lebih rajin, lebih produktif dan lebih lama, untuk mengejar ketinggalan” (SUARA PEMBARUAN, Senin, 9 Desember 1996, hlm 3).

Jika kata “miskin” diganti dengan “yang melarat”, dan kata “kaya” diganti dengan “konglomerat”, timbul pertanyaan : Apakah memang ada konglomerat yang mau menuntut kepada pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup yang melarat, untuk mengatur agar yang melarat tidak boleh bekerja keras, tidak boleh lembur ? Apakah bila upah buruh dan jaminan sosial pekerja tidak ditingkatkan maka yang melarat akan dapat mengejar ketertinggalannya dari konglomerat ? Apakah yang melarat memang harus seumur hidup bekerja giat, rajin, produktif, lama untuk kepentingan konglomerat ?

Keunggulan komparatif yang dibanggakan (ditonjolkan) antara lain upah buruh (tenaga pekerja) Indonesia yang relatif murah, lahan (tanah) industri yang luas yang harga (nilai)-nya juga relatif murah, sehingga nilai kompetitif produk (daya saing) cukup tinggi. Dengan upah buruh yang relatif murah dan harga tanah yang relatif murah, maka biaya produksi dengan sendirinya menjadi relatif rendah. Lahirlah ekonomi biaya rendah. Sehingga konglomerat meraup/menikmati keuntungan besar dari murahnya upah buruh dan harga tanah industri.

Melonjaknya kekayaan pemilik modal (konglomerat) diperoleh karena relatif murahnya upah tenaga kerja, relatif murahnya harga tanah industri. Kebodohan yang melarat tentang harga tenaga kerja dan fungsi tanah industri mendatangkan keuntungan pada konglomerat. Mengeksploitasi buruh (tenaga kerja) murah tanpa akhir. Keringat buruh dikuras sampai tetesan terakhir. Mengeksploitasi pengekalan dominasi kekuatan ekonomi kuat terhadap yang lemah. Ini merupakan saham yang melarat pada konglomerat. Tapi ini bisa disalah-tafsirkan sebagai menghasut.

Memberikan ceramah kepada buruh perihal hak buruh, menyebarkan, mempublikasikan tulisan tentang caraa-cara mencapai hak buruh, melaksanakan latihan kepemimpinan bagi buruh bisa diinterpretasikan, ditafsirkan sebagai menghasut untuk melawan, memberontak. Menyoroti masalah-masalah keadilan sosial, hak rakyat kecil, upah buruh, pemerataan dan kebebasan, bisa-bisa diberi cap Istigmatisasi) komunis atau liberal. Kebebasan itu mahal. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan fikiran, menyembah Tuhan, kebebasan daripada kekurangan, daripada ketakutan, dan kecemasan, liberte, egalite, fraternite masih harus tetap diperjuangkan.

Betapapun jumlah kekayaan, tak pernah puas, tak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Inilah pemicu kerakusan. Rakus, tamak adalah suatu sifat untuk memiliki sesuatu secara berlebih-lebihan tanpa ada puas-puasnya. Rakus, tamak akan harta, wanita, kedudukan dan sebaginya. Memonopoli semuanya. Menurut ekonom Lister Thorn dalam bukunya The Future of Capitalism, ketamakan melekat pada pembawaan ekonomi pasar (ekonomi kapitalis). Ketamakan berorientasi kepada laba, materi, pada konsumerisme. Ketamakan dipandang oleh kapitalisme sebagai kebajikan. Ekonomi pasar (ekonomi kapitalis) disamping membuat meledakanya kemajuan dan pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi. Lenyapnya rasa kadilan mempertebal kerakusan, ketamakan.

Sebenarnya yang memiliki kekayaan satu milyar misalnya, kekayaan tersebut baru akan habis setelah tiga tahun, seandainya ia belanjakan setiap hari sebesar satu juta. Sedangkan yang memiliki kekayaan satu trilyun, seandainya ia belanjakan setiap hari sebesar satu juta, baru akan habis selama tiga ribu tahun (30 abad), selama seratus turunan/generasi. Sudah sedemikian besar kekayaan, apa lagi yang mendorongnya untuk melipat-gandakan kekayaannya ? Karena motif sosial ? Dengan menginvestasikan kekayaannya, maka terbuka lowongan, lapangan kerja bagi yang melarat. Sehingga beribu, berpuluh ribu, beratus ribu yang melarat memperoleh mata pencaharian. Benarkah bermotif sosial ? Atauakah sebaliknya ? Sedangkah hubungan kemitraan bapak angkat dana anak angkat hanya sebatas motif bisnis-ekonomi. Mang Usil di Pojok Kompas pernah bertanya-tanay : “konglomerat mana saja yang suka membagi-bagikan uang” ? (KOMPAS, Rabu, 20 November 1996).

Indikasi kerakusan terlihat pada begitu mudahnya mepekerjakan buruh pada malam hari dan pada hari libur dengan iming-iming uaaang lembur (yang seharusnya pada waktu itu untuk

Sebenarnya yang memiliki kekayaan satu milyar misalnya, kekayaan tersebut baru akan habis setelah tiga tahun, seandainya ia belanjakan setiap hari sebesar satu juta. Sedangkan yang memiliki kekayaan satu trilyun, seandainya ia belanjakan setiap hari sebesar satu juta, baru akan habis selama tiga ribu tahun (30 abad), selama seratus turunan/generasi. Sudah sedemikian besar kekayaan, apa lagi yang mendorongnya untuk melipat-gandakan kekayaannya ? Karena motif sosial ? Dengan menginvestasikan kekayaannya, maka terbuka lowongan, lapangan kerja bagi yang melarat. Sehingga beribu, berpuluh ribu, beratus ribu yang melarat memperoleh mata pencaharian. Benarkah bermotif sosial ? Atauakah sebaliknya ? Sedangkah hubungan kemitraan bapak angkat dana anak angkat hanya sebatas motif bisnis-ekonomi. Mang Usil di Pojok KOMPAS pernah bertanya-tanay : “konglomerat mana saja yang suka membagi-bagikan uang” ? (KOMPAS, Rabu, 20 November 1996).

Indikasi kerakusan terlihat pada begitu mudahnya mepekerjakan buruh pada malam hari dan pada hari libur dengan iming-iming uaaang lembur (yang seharusnya pada waktu itu untuk beristirahat dari kerja). Orientasinya adalah pada profit (keuntungan) bukan pada market (pasar). Demi profit, tak ada konglomerat yang berupaya berkompetisi menaikkan upah buruh. Demi profit, kerja siang malam, termasuk hari libur. Demi profit, tak peduli volume produksi melimpah (over produksi). Demi profit, produksi lebih, bisa dibuang dari pada dimanfa’atkan oleh yang melarat. Demi profit, keringat buruh bisa dikuras/diperas sampai ludes.

Memang pernah para pekerja bewrpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, seperti beberapa eksekutif Toyota Astra Motor dan Indomobil pindah ke Timor Putra nasional dan Bimantara, tapi tak pernah perusahaan berkompetisi menaikkan upah buruh. Hanya pernah diberitakan bahwa Indomobil sibuk merekrut 2000 tenaga kerja baru lulusan STM di Jawa Tengah untuk dipekerjakan di tujuh pabrik di daerah Cikampek, Jawa Barat untu tahun 1997 (PARON, No.19, 14 September 1996).

Pemihakan kepada lapisan rakyat yang lemah dan miskin, sama sekali tidak menyalahi konstitusi atau mengesampingkan warganegara di depan hukum, karena UUD-1945 secara tegas menyatakan “fakir miskin dipelihara negara”. Yang dipelihara negara adalah orang miskin, bukan orang-orang kaya (KOMPAS, Rabu, 20 November 1996). Meskipun kepemihakan kepada lapisan rakyat yang lemah dan miskin diakui UUD-1945, namun demi profit tetap saja keringat buruh dikuras habis. Demi profit, tetap saja kebodohan rakyat dieksploitasi untuk kepentingan yang sudah berkecukupan. Mang Usil di Pojok KOMPAS, Sabtu, 7 Desember 1996, hlm 4). (Bks 20-12-96)

geovisit();

<img src=”http://visit.geocities.yahoo.com/visit.gif?us1216547320&#8243; alt=”setstats” border=”0″ width=”1″ height=”1″>1

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s